Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM Luthfi MSi membenarkan, raperda dana cadangan pilkada sudah diajukan pemerintah daerah ke DPRD. Bahkan sudah masuk ke propemperda. Namun, belum dibahas.
Kemudian, kebutuhan anggaran untuk pilkada pun belum jelas. Termasuk gambaran pemilunya seperti apa.
“Kita ini masih miskin data. Ditambah kita belum bisa memotret struktur anggaran yang diajukan KPU rincinya seperti apa. Kita butuh rincian anggaran, karena itu penting. Buat bahan diskusi dengan koleganya,” ucapnya.
Baca Juga:Pengda IPPAT se-Ciayumajakuning Dilantik SerentakAtalia Ridwan Kamil Ajarkan Pentingnya Literasi Keuangan kepada Pelajar di Bekasi
Ia mengungkapkan, anggaran pilkada berbeda dengan pemilu. Untuk pilkada disupport pemerintah daerah. Sementara pemilu dari APBN.
Kaitan dengan hasil pembangunan gedung KPU tahap pertama yang disoal LSM dengan melaporkan ke APH, tidak usah panik. Biasa saja.
“Serahkan saja APH untuk memastikan laporan itu. Karena sudah masuknya ke hukum. Tapi, kita berharap apapun masalahnya, ada tindaklanjutnya,” pungkasnya. (zen)