RAKYATCIREBON.ID, CIREBON – Tak hanya dana cadangan untuk penyelenggara pilkada, anggaran untuk pengamanan yang belum include dalam amanah Perda nomor 8 tahun 2020 pun mulai disiapkan jajaran kepolisian.
Kapolres Cirebon Kota, AKBP M Fahri Siregar mengatakan, menurut info yang masuk ke kepolisian, tahapan pemilu itu, sudah dimulai pada 24 Juni 2022. Dan sejak tanggal tersebut sudah mulai ada tahapan. Sehingga pengamanan pun harus mulai dipersiapkan.
“Kalau tidak salah, tahapan awal itu pemutakhiran data. Tahun 2023 itu sudah mulai ada pendaftaran-pendaftaran. Sehingga sudah harus ada skema-skema pengamanan,” ungkap M Fahri.
Baca Juga:Kantor Masih Sewa, Bawaslu Minta Perhatian Pemkab CirebonIni Ancaman Sanksi dari Hiswana Migas untuk Penjual Elpiji 3 Kg di Atas Ketentuan
Dijelaskan Fahri, saat ini pihaknya sudah mulai berdiskusi dengan pemda, untuk memetakan wilayah rawan konflik. Karena sistem dan pola pengamanan di setiap tahapan dan wilayah akan berbeda-beda.
“Kira-kira lokasi atau tahapan mana yang memerlukan pengamanan oleh Polri, pasti lihat skalanya dulu. Seperti pemutakhiran data, jangan sampai tidak di daerah yang berpotensi gangguan,” jelas M Fahri.
Untuk pengajuan anggaran pengamanan tahapan pemilu dan pilkada, lanjut M Fahri, pihaknya memang sudah diminta oleh pemkot. Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pengamanan, terutama pilkada.
Akan tetapi, saat ini kepolisian masih mengukur skala prioritas dari tahapan yang memerlukan pengamanan. Karena nanti eskalasinya akan berbeda-beda.
“Nah untuk pengajuan anggaran, memang kita sudah diminta oleh pemkot. Tapi kita masih mengukur. Ada pendaftaran, ada pencoblosan, per tahapan beda-beda. Karena setiap tahapan memerlukan pola pengamanan berbeda. Intinya, ada anggaran yang disiapkan untuk pengaman pilkada dan pemilu, termasuk pilpres. Kami nunggu perintah lanjut, apakah dari Mabes atau dari Pemda,” kata M Fahri.
Untuk pemetaan dan teknis lebih lanjut, ditambahkan Fahri, kepolisian merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan penyelenggara pemilu.
“Rencana kami, besok KPU dan Bawaslu akan diskusi dengan kami. Tahapan mana yang penting dan perlu pengamanan. Saya pikir, yang perlu untuk pengamanan itu pendaftaran. Di tahun depan berarti,” imbuh M Fahri.
Baca Juga:Lolos PPPK, Pengalaman Guru Honorer Dihitung dari Nol LagiPeraturan Terbaru, Penumpang PT Kereta Api Tak Perlu Lagi PCR atau Antigen
Sementara, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs H Agus Mulyadi MSi mengakui bahwa tahun 2021 lalu merupakan tahun yang berat untuk struktur anggaran di Kota Cirebon. Bahkan, sampai beberapa program prioritas batal dilaksanakan.