Mahasiswa menyayangkan dalam audiensi ini temuan masalah eksekusi BPNT di beberapa desa, bahkan sempat menghiasi halaman utama pemberitaan media, luput dari perhatian serius pemangku kebijakan.
“Kita juga membawa temuan-temuan baru, yang memang hasil dari kajian lapangan. Jadi kita tidak mau ketika kita tanya masalah data kosong terus. Dinas Sosial juga harus melakukan pembaruan data (KPM). Kita tanya ada nggak berita acara dari RT, dan RW. Kemudian dari desa yang memang hasil-hasilnya dilaporkan sebagai legitimasi yang jelas. Kami ada di pihak rakyat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Kuningan Dr H Dian Rachmat Yanuar MSu mengucapkan terimakasih atas kepedulian mahasiswa, terkait isu kemiskinan di masyarakat.
Baca Juga:Ridwan Kamil Promosi Desa Digital ke PDABPDSI NTBGubernur Ridwan Kamil Temui Warga Sunda di NTB
“Tadi saya sampaikan, bukan berarti kita tidak serius. Pemerintah daerah sudah melaksanakan berbagai ikhtiar. Di sela keterbatasan anggaran, sebetulnya sudah menunjukkan hasil. Sesuai data yang ada, faktual, mampu menurunkan angka indeks keparahan. Kita juga mampu menurunkan indeks kedalaman, saya kira ini patut dihargai,” terang Sekda.
Dalam kurun satu tahun setengah, lanjut Dian, perbaikan indeks keparahan dan kedalaman tadi menunjukkan cara penanganan sudah benar, sesuai trek. Adapun tingginya kemiskinan diakui Sekda Dian tak hanya terjadi di Kuningan.
“Insya Allah, saran-saran dari adik mahasiswa di beberapa titik, akan kita perbaiki sesuai arahan pimpinan. Kawan-kawan di SKPD terkait (Dinas Sosial) juga telah berikhtiar. Tadi ada masukan berbagai fakta dilapangan, akan kita tindaklanjuti,” pungkas Sekda. (bud)