RAKYATCIREBON.ID – Kabupaten Majalengka akan menerima 13 proyek besar di tahun 2023. Salah satunya adalah pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir di Desa Heuleut Kecamatan Kadipaten, serta pembangunan Perguruan Tinggi Politeknik Manufaktur di Kecamatan Panyingkiran yang akan dibangun di atas lahan 50 hektare dengan anggaran mencapai Rp1,6 triliun.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah Djoko Martoyo pada acara Musrenbang RKPD yang diselenggarakan Bappedalitbang Kabupaten Majalengka, Rabu (23/3).

Menurut Djoko, Pembangunan Politeknik Manufaktur dibutuhkan untuk menunjang konsep link and match industri di kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati. Politeknik Manufaktur diharapkan mampu mencetak SDM yang memenuhi kualifikasi industri manufaktur yang dibutuhkan di Kabupaten Majalengka.

“Urgensi program sebagai prioritas adalah karena SDM perlu terlebih dahulu disiapkan sebelum industri dikembangkan,” ungkap Djoko.

Anggaran sebesar Rp1,6 triliun ini, sumber dananya berasal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD serta pihak swasta. Pemerintah Kabupaten Majalengka sendiri telah menyiapkan lahan seluas 12,1 hektare dari lahan yang sudah ada seluas 30 hektare untuk pengembangan diperkirakan membutuhkan lahan mencapai seluas 50 hektare.

“Tahun pelaksanaan pembangunan Polman ini rencananya pada tahun 2023-2024,” ungkapnya.

Menurut Djoko, untuk sejumlah proyek di Majalengka pihak BPKP tengah melakukan validasi diantaranya persoalan ketersediaan tanah, status tanah, atau tanahnya masih akan dibeli. Jika masih akan dibeli apakah anggarannya tercantum dalam APBD atau tidak, peruntukan tanah sesuaikah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah atau tidak hingga dampak perekonomian bagi masyarakat Majalengka. Juga detail engineering serta amdal dan sebagainya.

Menyangkut pembangunan TPA menurut Djoko dinilai penting karena produk sampah di Majalengka akan semakin tinggi, terlebih dikala BIJB sudah berjalan karena sampah dari bandara akan dibuang di TPA Heuleut.

Untuk TPA bisa dibangun di Tahun 2023 hanya kini masih ada persoalan menyangkut akses jalan yang masih dilakukan ke pemukiman. Pemerintah Pusat menghendaki akses jalan ke TPA ini bisa jalan sendiri sehingga tidak mengganggu warga.

“Nah untuk pembangunan TPA, ketika dilihat akses jalan masih ke pemukiman. TPA ini dibangun oleh Pemerintah Pusat, nah jika harus dibangun Pemerintah Pusat maka akses lahan harus tersedia jika Majalengka tidak siap membangun jalan khusus maka anggaran akan dipindah ke kabupaten/kota lain yang mampu menyediakan akses lahan. Makanya harus ada kolaborasi Pemda, Pemprov dan Pusat,” terang Djoko.