Plt Sekwan Lapor ke Walikota, DPRD Siapkan Langkah Hadapi Gugatan Affiati

Plt Sekwan Lapor ke Walikota, DPRD Siapkan Langkah Hadapi Gugatan Affiati
LAPORAN. Plt Sekretaris DPRD, Sutisna berbincang dengan Walikota Cirebon, Drs H Nashrudin Azis SH, terkait informasi gugatan PTUN yang dilayangkan Kuasa Hukum Affiati terhadap DPRD. FOTO: ASEP SAEPUL MIELAH
0 Komentar

Namun demikian, ia secara pribadi maupun Pemerintah Kota Cirebon menghormati langkah hukum atau gugatan yang dilakukan Affiati melalui kuasa hukumnya.

“Saya menghormati langkah hukum yang dilakukan Bu Affiati, itu ya. Saya belum bisa berkomentar lebih banyak,” ungkapnya singkat.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Affiati, Bayu Kresnha Adhiyaksa dan Gideon Manurung membenarkan bahwa pihaknya sudah melayangkan gugatan ke PTUN Bandung. Bahkan gugatannya sudah memperoleh nomor register.

Baca Juga:Promo Spesial Sampai 29 Maret, Tiket KA Eksekutif Hanya Rp75 RibuPasokan dan Harga Bahan Pokok Stabil

“Benar mas. Kami telah ajukan gugatan ke PTUN Bandung pada hari Rabu tanggal 23 Maret kemarin,” ungkap Bayu, Kamis (24/3).

Affiati, melalui kuasa hukumnya menggugat lembaga DPRD Kota Cirebon atas terbitnya keputusan DPRD terkait usulan pemberhentian Affiati selaku ketua DPRD, yang disetujui melalui rapat paripurna tanggal 9 Februari 2022 lalu. Dan implikasi dari paripurna tersebut, Afffiati yang notabene masih berstatus ketua DPRD, tidak lagi menjalani tugas-tugas ketua DPRD secara normal, termasuk dalam hal administratif surat menyurat.

Gugatan yang dilayangkan Affiati, sudah terdaftar di PTUN Bandung dengan nomor register perkara 38/ G/ 2022/ PTUN.BDG tertanggal 24/ 03/ 2022.

Lebih lanjut, Bayu menjelaskan, pokok dasar gugatan yang dilayangkan, adalah dugaan telah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terhadap terbitnya keputusan DPRD terkait usul pemberhentian Affiati sebagai ketua DPRD.

Selain itu, pihaknya menilai ada pelanggaran dari sisi administrasi, atau mal administrasi dalam paripurna yang dilaksanakan 9 Februari 2022.

“Karena adanya pelanggaran atas terbitnya keputusan a quo tersebut (keputusan DPRD, red), kami meminta kepada PTUN Bandung untuk menyatakan keputusan a quo adalah tidak sah, dan/atau batal demi hukum, serta mencabut keputusan a quo,” tegasnya.

Setelah gugatannya teregister, kata Bayu, pihaknya tinggal menunggu jadwal sidang dirilis oleh pihak PTUN.

Baca Juga:Cerita dr Edy Sugiarto Purna Bhakti Pasca Pandemi; Mau Bertani dan Ngasuh CucuKang Hero Operasi Pasar Minyak Goreng di Pasar Gebang dan Ciledug, Besok di Pasar Ini

“Tidak ada yang kami siapkan untuk sidang pertama. Karena dengan masuknya gugatan, artinya kami sudah menyiapkan semua dengan matang,” imbuhnya.  (sep)

0 Komentar