RAKYATCIREBON.ID – Kekecewaan dialami puluhan mahasiswa yang tergabung ke dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, saat mendatangi Gedung DPRD Kuningan, Jumat (25/3) siang sekitar pukul 13:00. Mereka menuntut dilakukannya audiensi bersama Komisi I, membahas temuan hasil LHP BPK dari laporan Keuangan Kabupaten Kuningan tahun 2019.
Dijelaskan Ketua HMI Kuningan, Toto Sunarto, kedatangan mahasiswa merupakan tindaklanjut setelah rilis temuan HMI tak mendapat respon. Pihaknya telah melayangkan surat permohonan audiensi ke DPRD.
Rilis ini terkait pinjaman daerah sebesar Rp15 miliar ke sebuah bank, dinilai sebagai pemborosan anggaran, karena di tahun yang sama arus kas dalam kondisi surplus. Setelah pembayaran dilakukan, pinjaman ini menimbulkan beban bunga yang harus dibayar mencapai Rp473.958.337. Dilatarbelakangi pembayaran THR, gaji ke-13, dan pembayaran TPP ASN.
Baca Juga:Jawa Barat Raih Tiga Penghargaan PUBLIC RELATIONS INDONESIA Awards 2022KAMMI Minta Pemkab Cegah Kenaikan Harga
“Karena belum ada respon terkait rilis kita terkait pinjaman daerah, kita sebagai masyarakat, mencoba menanyakan dulu kepada wakil kita. Namun sayang, hari ini gedung dewan sedang kosong. Dari 50 anggota dewan nggak tau pada kemana? Ada info diundur? Kami anggota HMI sangat kecewa pada anggota dewan,” tegasnya.
Toto menambahkan, mahasiswa HMI akan terus mengawal temuan ini, hingga audiensi terlaksana. Selain kepada lembaga legislatif, hal serupa akan dia lakukan ke jajaran eksekutif Pemkab Kuningan.
“Setelah surat dilayangkan, kami ingin audiensi dilaksanakan sekarang sesuai jadwal. Kemudian dari pihak DPRD minta jadwal ulang, tapi kita juga kan merasa urgent, kita sampaikan HMI sudah berkumpul. Karena sama, HMI juga punya agenda. Kritik kita itu konstruktif, supaya tidak terjadi lagi kedepannya,” terang Toto.
Pihaknya menyatakan sikap atas kejadian ini, jika tanggapan tidak kunjung dilakukan secepatnya, maka HMI akan melakukan aksi. “Kemungkinan selanjutnya HMI melakukan aksi, karena ini urgen,” singkatnya. (bud)