RAKYATCIREBON.ID – Polres Kuningan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun 2022. Bupati H Acep Purnama menghadiri undangan Rakor bersama Kapolres Kuningan AKBP Dhany Aryanda SIK MSi dan pejabat Forkopimda lainnya, melalui Zoom Meet di Aula Rupatama Polres Kuningan, Kamis (14/4).
Rakor dipimpin Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dihadiri secara langsung Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian, Menteri Perhubungan, Budy K Sumadi, Menteri Kesehatan, Budi G Sadikin, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono, serta perwakilan dari TNI.
Rapat ini juga diikuti sejumlah kementerian dan lembaga terkait di antaranya kepala BMKG, kepala BNPB, direktur utama PT Pertamina, kepala Staf Umum TNI, serta seluruh kepala Polda jajaran di seluruh Indonesia.
Baca Juga:Pelaku UMKM Dilatih Perluasan Jaringan Teknologi DigitalJadi Syarat Mudik, Vaksinasi Booster Meningkat
Dalam paparannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan tentang pengamanan dan pengawalan mudik 2022 dapat dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat bisa mudik tetapi laju kasus Covid-19 bisa terkendali. Hal ini berkaca pada pengalaman dua tahun lalu, di saat mudik dibatasi namun angka kasus Covid-19 meningkat saat gelombang varian Delta dan Omicron
melanda Indonesia.
Kapolri berharap, hal ini tidak terulang kembali sehingga, pelaksanaan vaksin penguat dengan target 50 persen menjelang Idul Fitri bisa direalisasikan, serta pendisiplinan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang dioptimalkan. “Kita perlu waspada, harapan kita untuk (vaksin) penguat sampai 25 April bisa sampai 50 persen,” kata dia.
Ia juga menekankan soal ketersediaan sembako hingga BBM. Terkait ketersediaan BBM, berdasarkan hasil rapat bersama Kementerian BUMN dan direktur utama PT Pertamina, bahwa ketersediaan stok dan pasokan mencukupi sampai waktu yang cukup panjang. Hanya saja perlu pengawasan, karena adanya disparitas harga BBM khususnya solar bersubsidi dengan solar untuk industri yang mengakibatkan pelaku industri mengambil solar subsidi di SPBU dimana peruntukkannya seharusnya bagi masyarakat. Untuk menjamin ketersediaan BBM, kata dia, polisi menegakkan aturan dan hukum, tercatat saat ini sudah ada 117 tersangka dari 81 kasus penyalahguna BBM yang terjadi di sejumlah wilayah.