“Terakhir ada surat kesepakatan bersama. Satu per satu penyedia jasa dipanggil. Isinya, ditunda pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut, tapi tidak jelas. Jadi kami tidak mau tanda tangani itu. Data yang kami dengar, kalau dari semua SKPD, utang yang belum dibayarkan hampir 26 miliar. Di DPUTR nya saja, saya dengan rekan lain kurang lebih ada 120 SPM yang belum dibayarkan,” imbuh Bobby. (*)