RAKCER.ID – DPRD Kabupaten Cirebon masih terus mencari formulasi untuk mengambil langkah terkait permohonan dari Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM) soal pemekaran Cirebon Timur. Hal itu disampaikan Ketua DPD Golkar Kabupaten Cirebon sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka (TRM), Minggu 15 Januari 2023.
Politisi Golkar itu mengakui, bahwa akhir tahun 2022 lalu, DPRD sudah menerima audiensi dari FCTM yang dipimpin langsung oleh Ketua FCTM, KH Usamah Mansur perihal pemekaran Cirebon Timur ini. Saat itu, FCTM pun sudah menyerahkan statuta, hampir ke semua fraksi.
“Proses yang saat ini di DPRD, kami sudah menerima. Tinggal proses lainnya. Untuk kita tuangkan dalam rapat-rapat yang notabene untuk disepakati agar nanti dibentuk beberapa hal sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan yang berlaku,” terang Teguh.
Intinya, lanjut TRM, dimungkinkan nantinya akan digelar rapat koordinasi diinternal pimpinan. Setelah itu, melakukan beberapa tahapan.
“Hasil dari tahapan itu, nanti apa yang akan dihasilkan. Apakah nanti akan berbentuk pansus atau apa,” katanya.
Politisi Golkar itu, mengaku masih menunggu momentum yang tepat untuk menjadwalkan, terkait konsolidasi dengan fraksi-fraksi di DPRD yang sudah mengirimkan surat dukungan.
“Meminta secepatnya dilakukan rapat sesuai dengan ketentuan untuk menggelar tahapan dari pemekaran Cirtim,” imbuhnya.
Ditingkat pimpinan sendiri, TRM mengaku belum mendapatkan informasi terbaru. Pasalnya, beberapa hari terakhir, dirinya mengikuti kegiatan partai di luar daerah.
“Jadi belum berbicara kedalam situ. Tapi pada prinsipnya, unsur pimpinan sudah mengetahui tinggal nanti menentukan harinya saja. Untuk melakukan tahapan,” katanya.
“Kan sebelum dibentuk pansus, ada tahapannya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam ruang-ruang rapat. Kami mendorong, agar semua tahapan itu, bisa dilakukan segera,” lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM Luthfi MSi menjanjikan akan segera membentuk pansus pemekaran wilayah timur cirebon (WTC). Ia merencanakan pembentukan pansus awal 2023.
“Namun, semuanya tergantung dinamika fraksi di DPRD. Kita menunggu konsultasi pimpinan fraksi di badan musyawarah (Bamus) DPRD,” katanya.
“Dari hasil konsultasi itu, selanjutnya diputuskan untuk bisa dimasukkan di pansus berapa untuk pemekaran WTC,” kata Luthfi. Itupun, lanjut politisi PKB itu, melihat pansus mana yang slotnya sudah kosong.