RAKCER.ID – Sistem proposional tertutup di Pemilu 2024 mendapatkan reaksi keras dari pimpinan partai politik di Kabupaten Majalengka.
Mereka umumnya menolak sistem proposional tertutup di Pemilu 2024, dan menyebut pemberlakuan sistem itu kemunduran demokrasi. Hingga para caleg mengancam mundur dari pencalonan wakil rakyat.
Sistem proporsional tertutup merupakan salah satu sistem perwakilan berimbang, dimana pemilih hanya memilih partai politik dan tidak dapat memilih kandidat.
“Jelas kami tidak setuju dan menolak sistem proporisional tertutup. Ini akan menimbulkan pesimistis dari para caleg partai kami,” ujar Ketua DPD Nasdem Kabupaten Majalengka H Alimuddin, Kamis 19 Januari 2023.
Menurut mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka ini, sikap keberatannya ini sejalan dengan arahan pimpinan DPP Partai Nasdem dan pengurus DPW Partai Nasdem Jawa Barat.
Permasalahan ini pun diakui Ali, banyak dipertanyakan juga oleh mayoritas bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Nasdem Majalengka belakangan ini.
“Saya tegaskan sikap kita sama dengan pengurus partai di pusat maupun di provinsi. Kita menentang keras dan meminta sistem dikembalikan pada Pemilu 2019 lalu,” tegas Ali.
Ungkapan serupa disampaikan Sekretaris DPD Partai Nasdem Majalengka Wawan Darmawan. Dirinya terkejut ketika bacaleg yang sudah mendaftarkan diri akan memilih mundur dari pencalonan.
Kalau terpaksa mencalonkan, para caleg tidak akan terjun menyapa masyarakat. Alasanya penentuan caleg terpilih sudah tidak sehat karena bukan ditentukan hasil kerja keras, tapi ditentukan parpol.
“Ini kerugian kata mereka, sehingga bacaleg lebih memilih tiarap atau diam di rumah, karena meminta dukungan ke rakyat pun sia-sia,” ujar Wawan.
“Jika sistem proposional tertutup diberlakukan, maka nama-nama caleg terpilih sudah dikantongi pengurus parpol,” tegasnya.
Pendapat serupa diungkapkan Ketua Umum DPD Partai Golkar Kabupaten Majelangka H Asep Eka Mulyana. Bagi Partai Golkar, sistem proposional tertutup sebuah kemunduran demokrasi.
Penerapan sistem proporsional tertutup mengingatkan kembali pada zaman orde lama dan sistem pemerintahan olirgarki.
“Dulu saat Golkar berkuasa pernah menerapkan sistem proposional tertutup, tapi seiring reformasi 1998 Golkar menjadi partai terbuka yang memahami kedaulatan rakyat,” jelasnya.