Pusat Distribusi Provinsi Resmi Beroperasi, Jabar Bisa Kendalikan Inflasi

Pusat Distribusi Provinsi
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meresmikan Pusat Distribusi Provinsi. Image: RAKCER.ID
0 Komentar

RAKCER.ID, PURWAKARTA – Guna menjaga kestabilan Harga dan ketersediaan barang pokok di masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat meresmikan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang berlokasi di Jalan Raya Purwakarta-Subang KM 14 kampung Cisantri, Desa Kabupaten Purwakarta.

Kemarin (25/1), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi PDP beroperasi. Menurutnya, pusat distribusi itu, menjadi bagian dari strategi untuk mengendalikan ketersediaan dan harga bahan pangan hingga inflasi di Wilayah Provinsi Jawa Barat. PDP sendiri yang dikelola oleh BUMD PT Agro Jabar itu, akan menghimpun stok pangan dan bahan pokok.

“Alhamdulillah hari ini Jawa Barat, dan yang pertama di Indonesia punya Pusat Distribusi Provinsi. Nanti semua pangan yang jadi kebutuhan warga atau cadangannya kita simpan disini,” kata Kang Emil.

Baca Juga:Jabar Jangan Sampai Impor Beras5 Fakta Tentang Ahn So Hee, Si Ahli Komputer di Missing: The Other Side 2

Menurutnya, terdapat lahan seluas 6 hektare untuk PDP tersebut, saat ini baru digunakan sekitar 10 persennya. Kedepan, semua jenis kebutuhan pokok dikumpulkan di tempat ini. “Tidak untuk dikomersilkan, tujuan utamanya lebih untuk menjaga stabilisasi harga pangan sehingga di Jawa Barat tidak akan ada kenaikan-kenaikan harga yang meresahkan ibu-ibu seperti yang terjadi selama ini,” kata Kang Emil.

Jikapun terjadi kenaikan harga di pasar-pasar di sebuah daerah di Jawa Barat, lanjut RK, maka tim quick response akan datang dari PDP sehingga kenaikan harga yang tidak wajar di sebuah wilayah bisa kita intervensi oleh negara dengan PDP ini. “Dulu kita tidak punya, harus menelepon pemilik supply makanan ngelobi-lobi, ah riweh lah. Kalau begini, kan bisa tenang, karena punya gudang yang isinya segala rupa,” ujarnya.

Menurutnya, fungsi PDP bisa macam-macam, bisa seperti bulog, bisa juga seperti badan pangan, karena bisa mendeteksi kenaikan harga oleh sistem komputer. Komputer akan melaporkan lampu kuning lampu merah sebagai peringatan. “Kenapa memilih Kabupaten Purwakarta, karena secara geografis ruas jalan tol paling banyak melintasi Purwakarta. Jadi ke arah Bandung, Cirebon dan Jakarta gampang diakses,” imbuh Kang Emil.

Dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi telah diamanatkan bahwa BUMD Agro Jabar juga berperan untuk stabilitas pangan. Pemanfaatan Pusat Distribusi Provinsi sebagai upaya meningkatkan perdagangan berbasis produk dalam Negeri dan lokal Pangan yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, karena berhubungan langsung dengan sektor petani dan UMKM yang ada di wilayah Jawa Barat.

0 Komentar