RAKCER.ID – Sejak program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimulai tahun 2014 lalu, sepanjang hampir 10 tahun berjalan, BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang menyelenggarakan program JKN, sudah melakukan revolusi terhadap sistem layanan kesehatan di Indonesia.
Tak hanya menyatukan berbagai skema asuransi jaminan kesehatan sosial di Indonesia, yang sebelumnya terkotak-kotak, BPJS Kesehatan juga menciptakan ekosistem JKN yang kuat dan saling bergantung satu sama lain. Di antaranya fokus dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menyampaikan, pada masa hampir satu dekade ini, program JKN telah berkembang menjadi program strategis yang memiliki kontribusi besar dalam membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Banyak negara sangat tertarik kepada BPJS Kesehatan, sebagai sebuah program gotong royong berkonsep single payer. Ini sulit ditemukan di negara-negara lain,” jelas Ali Ghufron Mukti pada acara refleksi Diskusi Publik Outlook 2023 menuju 10 Tahun Program JKN yang digelar secara virtual, Selasa 31 Januari 2023.
“Dibandingkan negara-negara lain yang butuh belasan hingga ratusan tahun untuk mencapai UHC, progres di Indonesia ini terbilang luar biasa pesat,” tambahnya.
Ali Ghufron juga menuturkan data terbaru di BPJS Kesehatan, dimana dari sektor kepesertaan, menuju satu dekade ini, kepesertaan JKN melonjak pesat dari 133,4 juta jiwa pada tahun 2014, menjadi 248,7 juta jiwa pada 2022.
“Artinya, saat ini lebih dari 90 persen penduduk Indonesia sudah terjamin program JKN,” lanjutnya.
Khusus untuk peserta JKN dari segmen non Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mencakup Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja. Pada tahun 2014 berjumlah 38,2 juta jiwa, dan pada tahun 2022, angkanya naik tajam menjadi 96,9 juta jiwa.
Dari sektor dana iuran yang dikelola pun, kata Ali Ghufron, dalam kurun waktu hampir 10 tahun, penerimaan iuran JKN mengalami peningkatan tajam lebih dari Rp100 triliun.
Padahal di tahun 2014, hanya sebesar Rp40,7 triliun, sehingga sampai tahun 2022, dana iuran yang diterima mencapai Rp144 triliun.
Di tengah pesatnya peningkatan program JKN, diakui Ali Ghufron, di masa-masa awal beroperasi, BPJS Kesehatan memang sempat mengalami defisit.