RAKCER.ID – Pansus Gagal Bayar yang menjadi wacana menjadi bola liar yang bisa berimbas terhadap segala urusan masyarakat Kabupaten Kuningan.
Terlebih munculnya wacana Pansus Gagal Bayar oleh legislatif seakan-akan bahwa “gagal bayar” merupakan kegagalan tunggal yang dilakukan oleh eksekutif.
Hal tersebut disampaikan Ketua ICMI Orda Kuningan Nanan Abdul Manan MPd dalam acara Ngobrolkeun Pikiran Bareng ICMI dengan tema Kuningan Gagal Bayar atau Tunda Bayar melalui zoom meeting, Minggu 12 Februari 2023.
Menurut Nanan, roda pemerintahan tentu tidak terlepas dari harmonisasi kerja antara legislatif dan eksekutif. Tidak elok jika terjebak muatan politik sesaat dan subjektif yang bermuara pada masalah daerah yang makin akut.
ICMI menurutnya terus berupaya dalam konteks penguatan narasi ilmiah membantu menyelesaikan persoalan daerah.
Selain itu mempertemukan konsep dan narasi dari berbagai perspektif menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi pentaheliks.
“Semoga agenda diskusi ini menemukan banyak alternatif solusi gagal bayar itu,” ujarnya.
Politisi dari Fraksi Gerindra DPRD Kuningan Deki ZA mengungkapkan, Kabupaten Kuningan tidak boleh mengikuti kabupaten lain yang gagal bayar.
Gagal bayar berpengaruh kepada regulasi keuangan yang ada di Kabupaten Kuningan dan berimplikasi kepada masyarakat umum.
“Gagal bayar bukan hanya mengganggu sosial politik, tapi juga perekonomian masyarakat. Benar DPRD turut dalam pembahasan, tapi eksekusi anggaran ada di eksekutif,” ujarDeki.
“Tapi di banggar ketika bertemu dengan TAPD adanya prognosis 6 bulan tapi tahu-tahu gagal bayar,” sambung Deki.
Disebutkan Deki, postur APBD jauh dari kata ideal serta belum bisa menjangkau 1,2 juta penduduk Kuningan yang tersebar di 32 kecamatan.
“Kami mendorong pansus untuk mencari akar permasalahan, akibat gagal bayar ini tahun 2023 akan sedikit terganggu,” sebutnya. *
Pansus Gagal Bayar DPRD Kuningan Cari Akar Permasalahan, Duduk Bersama Cari Solusi
