RAKCER.ID – Persatuan BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Majalengka, bersama PABPDSI Jawa Barat dan BPD seluruh Indonesia akan “mengepung” gedung DPR dan MPR RI, Kamis 16 Februari.
Sekretaris Persatuan BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Majalengka Drs Deden Hamdani mengatakan, aksi damai puluhan ribu BPD tersebut merupakan tindak lanjut surat PABPDSI Provinsi Jawa Barat Nomor. 021/P.Prov.PABPDSI.Jbr/II/2023 tanggal 8 Pebruari 2023 tentang aksi damai.
Pengurus Persatuan BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Majalengka menginstruksikan agar anggota ikut serta dalam acara tersebut.
“Kabupaten Majalengka rencananya akan mengirimkan peserta aksi sebanyak 200 orang yang terdiri dari perwakilan seluruh pengurus kecamatan,” jelasnya.
Untuk teknis pelaksanaan dan pemberangkatan aksi damai, PABPDSI Kabupaten Majalengka akan dibagi menjadi 4 zona wilayah dengan tujuan supaya lebih terkoordinir secara tertib.
Untuk materi aspirasi yang akan disampaikan, terkait revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 dan 63 tentang perubahan nama.
“Aspirasi yang akan kita sampaikan diantaranya Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 dan Pasal 62 tentang Perubahan Nama Kembali BPD menjadi DPRDes,” ujarnya.
“Kedua, soal tunjangan BPD diusulkan dari Dana Desa (DD) bukan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Ketiga, BPD harus diikutsertakan dalam JSN BPJS Kesehatan dan BPJS TK (JHT, JKM dan JKK),” pungkasnya. *
Persatuan BPD Seluruh Indonesia Majalengka Siap “Kepung†Gedung DPR, Usulkan Tunjangan dari DD
