INDRAMAYU-Bupati Indramayu, Nina Agustina menyebut harus fokus mengejar ketertinggalan dan mencari solusi atas permasalahan masyarakat. Langkah ini menjadi salah satu penekanan yang disampaikan dalam konsultasi publik pada Rabu (15/2/2023).
Forum tersebut diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Melalui forum ini diharapkan terjalinnya kolaborasi melalui unsur Pentahelix. Hal ini guna mengejar ketertinggalan daerah dan menghasilkan solusi dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
“Sisi lain terdapat permasalahan yang membutuhkan solusi, saran dan masukan melalui forum ini melalui ide dan gagasan. Hal ini sangat penting untuk mengejar ketertinggalan dengan mencari solusi atas permasalahan berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat saat ini,” jelasnya.
Isu tersebut diantaranya potensi daerah terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) terutama sektor ketahanan pangan yang dalam hal ini meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan.
Pada sektor pertanian Kabupaten Indramayu mempunyai produksi padi di tahun 2022 sebesar 1,49 juta ton per tahun yang tahun sebelumnya 1,3 juta ton, dan mendapatkan predikat produsen padi terbesar nasional. Sementara produsen perikanan menjadi penyumbang terbesar suplai ikan di Jawa Barat, yaitu sebesar 34 persen pada tahun 2021.
Namun potensi tersebut masih dianggap belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Sehingga sangat diharapkan, adanya unsur Pentahelix bisa membawa pengelolaan SDA dapat dilaksanakan secara optimal dan merata.
Mengejar ketertinggalan daerah yang dilakukan melalui kebijakan dan program bupati yang telah membuahkan hasil positif adalah capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM). Meski pelan tetapi pasti mengalami peningkatan.
“Alhamdulillah untuk IPM kita naik 0,58 poin dan diharapkan terus meningkat untuk IPM kita lebih baik lagi terutama untuk sektor pendidikan, kesehatan juga daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Namun, kata Nina, terdapat isu lain yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni kesejahteraan masyarakat yang dimana Kabupaten Indramayu masih menyandang predikat daerah dengan kemiskinan ekstrem.
Sehingga selain adanya pemberdayaan ekonomi dan penyaluran bansos, perlu adanya kepastian data baik yang dilakukan dinas terkait dan camat dalam pendataan di lapangan.