RAKCER.ID – Kisruh di akhir kepengurusan KONI, satu per satu pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon berguguran. Mereka memilih mundur dari kepengurusan.
Kisruh di akhir kepengurusan KONI diawali Wakil Ketua Bidang Prestasi (Binpres) KONI, Didin Jaenudin yang memilih mundur dari jabatannya. Sejumlah nama lain satu per satu berguguran memilih mundur dari kepengurusan KONI.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun beberapa nama yang sudah mengirimkan surat pengunduran diri dari kepengurusan KONI ada Edi Rosadi, Agus Nurdiana serta sejumlah nama lainnya hingga mencapai 8 nama.
Beredar isu ditengarai konflik di internal, dimana salah seorang pengurus mempermasalahkan pengurus lainnya yang berstatus Aparatur Sipil negara (ASN).
KONI sendiri sebetulnya sudah merencanakan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Cirebon. Musorkab dengan agenda utama yakni pemilihan ketua KONI Kabupaten untuk 4 tahun yang akan datang.
Menanggapi mundurnya sejumlah pengurus KONI Kabupaten Cirebon ini, Bakal Calon Ketua KONI, H Hartono mengaku prihatin dengan kondisi ini. Terlebih posisi KONI saat ini sudah sudah berada di akhir masa kepengurusan.
“Berbicara pengurus sebenarnya tidak lepas dari aturan, dan aturan yang saya pahami sesuai dengan AD/ART KONI untuk pengurus itu tidak masalah dari unsur ASN. Namun untuk puncak pimpinan ada kriteria khusus seperti bukan pejabat publik dan juga pejabat struktural,” ujar Hartono saat ditemui Rakcer.id di SMPN 1 Sumber, Kamis 16 Februari 2023.
Terkait polemik yang terjadi di KONI sendiri soal pengurus KONI yang berasal dari ASN, menurut Hartono harusnya digulirkan dari awal bukan di akhir masa kepengurusan.
Disinggung mengenai apakah mundurnya sejumlah pengurus KONI Kabupaten Cirebon untuk menjegal salah satu bakal calon ketua KONI, Hartono sendiri enggan untuk berbicara banyak soal tersebut.
“Saya tidak tahu kalau masalah itu,” katanya.
Adapun terkait statemen Ketua KONI, Hengky Choernia yang belum bisa memastikan pelaksanaan Musorkab, Hartono mengaku sangat memahami kondisi KONI yang mengambil keputusan untuk mengundurkan pelaksanaan Musorkab. Mundurnya waktu ini lebih dikarenakan faktor teknis saja.
“Masalah admistrasi dari Kabupaten ke Provinsi itu kan perlu waktu, terus jawaban dari Provinsi terkait kesediaan dari Provinsi juga untuk kehadiran barangkali itu juga perlu waktu yang ketiga barangkali soal anggaran, meskipun anggaran ini sudah disiapkan oleh pemerintah daerah,” tambahnya. *
Kisruh di Akhir Kepengurusan KONI, 8 Pengurus Mengundurkan Diri
