Wacana Pembentukan Pansus Tunda Bayar Kota Cirebon Bergulir, FPDIP Tegas Bentengi Walikota Azis

RAKCER.ID – Wacana pembentukan pansus tunda bayar tahun 2022 mulai berhembus di internal DPRD Kota Cirebon.
Meskipun baru sekadar wacana, namun Fraksi PDIP, dengan tegas menolak adanya wacana pansus tunda bayar tahun 2022, yang kemungkinan bisa saja ditindaklanjuti tersebut.
Ketua DPC PDIP Kota Cirebon, yang juga Wakil Ketua DPRD, Fitria Pamungkaswati memastikan, partainya serta fraksi di DPRD, akan mendukung penuh setiap kebijakan Walikota Cirebon untuk kepentingan masyarakat.
“Kita mendukung semua kebijakan walikota. Apalagi dalam hal pelayanan dasar untuk masyarakat Kota Cirebon, itu tidak boleh terganggu. Termasuk dengan adanya kondisi tunda bayar yang harus ditunaikan ini,” ungkap Fitria, Minggu 19 Februari 2023.
Dengan demikian, lanjut Fitria, fraksinya pun akan menolak rencana pembentukan pansus di DPRD untuk menyikapi tunda bayar Pemkot Cirebon. Dan jika pun ke depan wacana yang bergulir tersebut ditindaklanjuti, maka F-PDIP tidak akan masuk dan ikut di dalamnya.
“Sikap Fraksi PDI Perjuangan terhadap rencana pembentukan pansus terkait tunda bayar jelas, kita menolak. Kita tidak ingin ikut di dalam pansus tersebut,” lanjut Fitria.
Menurutnya, rencana pembentukan pansus tersebut justru akan menghambat upaya Pemkot Cirebon dalam menuntaskan pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan di tahun 2022 senilai kurang lebih Rp26 miliar.
F-PDIP tak ingin pembayaran tertunda lama, terlebih TAPD sudah menyiapkan skema efisiensi anggaran untuk menutupi itu.
“Kalau dibentuk pansus, justru pembayaran terhadap para pengusaha yang mengalami tunda bayar akan semakin lama. Makanya kita menolak pansus tersebut. Kita juga berpihak kepada para pengusaha yang harus segera dibayar,” jelas Fitria.
Tak hanya tegas menolak adanya wacana pembentukan pansus, masih dikatakan Fitria, F-PDIP juga mendorong agar antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD mencari solusi terbaik terkait penyesuaian anggaran belanja pada APBD 2023. Yang tentunya disepakati bersama tanpa menimbulkan masalah baru.
“Fraksi PDI Perjuangan mendorong win-win solution dalam hal penyesuaian anggaran. Sekiranya semua bisa terakomodir. Saya yakin walikota ini, dengan segala kebijakannya pasti akan berpihak kepada masyarakat Kota Cirebon. Kita wajib mendukung,” tegas Fitria. (*)