“Ada yang diperingatkan agar tidak menggunakan pupuk kimia berlebihan namun belum bersedia mendengar dengan alasan hasilnya tidak maksimal. Namun perlahan sebagian petani mulai memahami,” katanya.
Menyinggung soal kartu tani yang sudah tidak aktif sehingga kesulitan memperoleh pupuk, Ali Imron mengemukakan petani masih bisa menebus kuota pupuknya selama terdaftar di e-Alokasi. Setiap petani yang sudah mendaftar, namanya akan tertera di e-Alokasi.
“Di wilayah kerja kami 80 persen petani membeli pupuk melalui kartu tani. Sekitar 20 persennya bermasalah, ada yang lupa pin, kartu rusak, atau belum punya. Untuk kasus semacam itu saya menginventarisir melalui per kelompok agar kartunya bisa segera diselesaikan,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI H Sutrisno menyampaikan, bagi petani yang kartu taninya bermasalah atau belum memiliki kartu maka mereka bisa tetap menebus pupuk bersubsidi melalui T Puber (Tebus Pupuk bersubsidi).
Untuk menebus T Puber ini dilakukan melalui data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), membawa SPPT sawah yang digarap serta KTP penggarap.
“Setiap petani yang belum memiliki kartu tani mereka tetap bisa menebus pupuk bersubsidi, kesalahannya tidak mutlak pada petani,” ujarnya.
Berdasarkan hasil kunjungannya ke lapangan, persoalan petani hingga sulit menebus pupuk bersubsidi diantaranya karena petugas lambat upload data petani dan mengirimkannya ke Kementerian Pertanian.
Selain itu kartu tani yang sudah tidak aktif karena berbulan-bulan tidak digunakan, serta ada yang lupa PIN.
“Kami telah menyarankan, jika ada petani yang mengalami kendala seperti itu, maka PPL segera memfasilitasi untuk mengaktifkan kartu ke Bank Mandiri yang memfasilitasi hal tersebut,” katanya. (hsn)
Uji Laboratorium Tanah Sawah, BPP Kertajati: PH Asam dan Kandungan Organik Rendah
