RAKCER.ID – Penggunaan sistem teknologi informasi belum optimal dijalankan BKAD Kabupaten Cirebon. Itu menjadi sorotan Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon ketika menggelar rapat LKPJ tahun 2022.
“Kami menyoroti banyak hal di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Salah satunya terkait belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi. Sejauh ini hanya ada beberapa SKPD yang sudah terintegrasi,” kata Ketua Komisi II, Pandi SE.
Padahal BKAD sebenarnya sudah membuat aplikasi-aplikasi agar semua bisa terkoneksi dengan bagian keuangan. Tapi nyatanya, belum optimal.
Baca Juga:Warga Sulit Buat KTP, Komisi I Desak Disdukcapil Kabupaten Cirebon Maksimalkan PelayananHari Jadi Kabupaten Cirebon ke-541, Rudiana: Legislatif-Eksekutif Harus Lebih Sinergis
Selain itu, penanganan pengelolaan masalah aset pun menjadi sorotan dewan. Pasalnya, bertahun-tahun program sertifikasi aset pemda tak terselesaikan. Politisi PKB itu pun menegaskan agar bisa segera dituntaskan.
Menghindari terjadinya penyerobotan aset, oleh pihak luar. “Kami mendorong agar semangat pembuatan sertifikasi aset Pemda ini bisa ditingkatkan. BKAD dan BPN harus bisa bersinergi. Kalaupun masih ada kelemahan dan kekurangan, apa kira-kira kekurangan kita,” katanya.
Karena ia melihat, ketika berkaca pada program nasional (Prona) proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) kinerja BPN maksimal. Program terselesaikan secara maksimal. Dengan SDM yang BPN miliki, ribuan sertifikat bisa diselesaikan.
“Tapi kenapa ajuan dari Pemda setahun hanya 2 sampai 4 bidang saja yang terselesaikan. Jadi persoalannya dimana? Ini harus diselesaikan. Biar tuntas,” katanya.
“Barangkali ada pembiayaan yang tidak dipenuhi sehingga SDM di BPN enggan mengerjakan. Kalau itu persoalannya, kami meminta BKAD agar menganggarkan untuk pembiayaan operasional di lapangan. Karena selama ini tidak ada biaya. Tidak di anggarkan,” lanjutnya.
Adapun untuk serapan anggaran, BKAD dinilai cukup maksimal. Dari total Rp17,8 miliar pagu anggaran BKAD, 95,2 persennya terserap. Hanya menyisakan Rp800 jutaan saja sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
Selain itu, pihaknya juga merekomendasikan agar sumber daya manusia di BKAD ditingkatkan. Khususnya tenaga ahli keuangan. Agar lebih profesional. Karena kata dia, BKAD merupakan ruhnya Kabupaten Cirebon. (*)Â