Komisi I DPRD Kuningan Kawal Aspirasi Honorer, Eksekutif Belum Memiliki Solusi

Komisi I DPRD Kuningan
TUNTUT KEJELASAN. Ratusan tenaga honorer Kabupaten Kuningan melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Kuningan guna menuntut kejelasan pengangkatan sebagai PNS. /rakcer.id/aleh malik
0 Komentar

THL Minta Komisi I DPRD Kuningan Desak Pemkab

Hal senada juga disampaikan oleh Perwakilan THL dan honorer Kuningan, Dudi Lukman. Pemerintah menurutnya harus lebih mengutamakan para THL dan honorer yang sudah mengabdikan diri puluhan tahun dan usianya sudah tidak muda lagi.

“Kalau dihitung pengabdian, kami-kami ini sudah banyak untuk pemerintah. Kalau tidak sekarang diperhatikan dan diangkat menjadi pegawai, mau kapan lagi?” terangnya.

Dudi juga merasa aneh dengan jumlah THL dan tenaga honorer, yang katanya sudah banyak pengangkatan jadi pegawai (PPPK) ataupun K2 tapi kenyataannya jumlahnya malah tetap banyak tak berkurang.

Baca Juga:Mujani: Kebijakan Pertamina Zalim, Pemkab Harus Cari Solusi agar Nelayan Kecil Bisa MelautLibur Cuti Berakhir Fokus Kerja Lagi, KPI Unit VI Balongan Terus Meningkatkan Kewaspadaan

“Stop jangan ada lagi penambahan jumlah THL dan honorer ini, kalau kami-kami saja yang sudah lama tidak diperhatikan,” katanya.

Pihak BKPSDM juga pernah mengirimkan surat ke pusat untuk afirmasi pengangkatan THL dan Honorer ini.

“Kita ingin semua THL dan honorer yang saat ini ada bisa mendapatkan status kepegawaiannya. Namun karena lagi-lagi ini kebijakannya ada di pusat, kami bisa apa,” ujarnya.

Audensi sendiri berlangsung dengan dipimpin langsung Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy didampingi Wakil Ketua DPRD Kokom Komariyah. Termasuk unsur Komisi I DPRD Kuningan yakni Deki Zaenal Mutaqien, Ade Jafar Sidiq, Susanto, Ikah Nurbarkah, dan Nurcholis. (ale)

0 Komentar