RAKCER.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mengakses pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan). Meski menjadi salah satu pelayanan dasar, tetapi belum bisa dirasakan kemudahannya.
Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PKB, H Tanung mengaku, hingga reses terakhir yang dilakukan dirinya di Dapil V, masyarakat masih banyak yang menyampaikan aspirasi dan keluhannya terkait pelayanan dasar. “Termasuk masyarakat kesulitan mengakses pelayanan Adminduk,” kata Tanung, Rabu (10/5).
Sampai saat ini pun, kata dia masih banyak masyarakat yang membuat e-KTP hingga membutuhkan waktu yang lama. “Bayangkan, untuk membuat e-KTP warga Cirebon Timur sampai membutuhkan waktu yang lama,” katanya.
Baca Juga:Parpol Sibuk Siapkan Bacaleg, Teguh Pastikan Agenda DPRD Tidak TergangguAnggaran Pemeliharaan Masjid dan Mushola Harus Dipermudah
Padahal, menurut Tanung, adminduk bisa diakses lewat online. Artinya, pelayanan harusnya sudah bisa dipermudah. Tapi nyatanya kenapa keluhan itu masih tetap ada? Padahal kata dia, semua berasal dari Disdukcapil. Sebut saja sebelum mengurus bantuan sosial, BPJS, surat kematian, termasuk ke dunia kerja, membutuh KTP dan KK.
Sayangnya, untuk bisa mengaksesnya dirasa sulit oleh masyarakat. “Jadi kenapa membuat KTP saja masih sulit. Banyak loh, yang mengadu mau memperbaiki pun males jadinya, karena sulitnya mengakses pelayanan adminduk,” kata Tanung.
Sebetulnya, lanjut dia, pencetakan e-KTP informasinya sudah bisa dilakukan di kecamatan. Tapi lagi-lagi, itu sebatas wacana. Faktanya warga masih tetap kesulitan. Kalaupun sekarang, berbasis aplikasi, itupun tidak bisa menyelesaikan masalah.
Khususnya, kata Tanung, untuk kalangan masyarakat bawah. Yang tidak memiliki kemampuan, mengaksesnya. “Orang tua, yang tidak punya smartphone. Atau orang tua yang tidak mengerti teknologi, ya pasti kebingungan mereka,” katanya.
Selain masalah adminduk, soal jaminan kesehatan pemerintah melalui program KIS puj, menurutnya, di lapangan banyak dikeluhkan warga. Ternyata KIS yang dimiliki masyarakat, sampai sekarang tidak bisa digunakan. Sebab belum aktif.
“Sehingga hal itu membuat masyarakat miskin tidak bisa mendapatkan hak mereka untuk pengobatan secara gratis. Percuma dong punya KIS tapi tidak bisa digunakan,” kata Tanung.
Selanjutnya, terkait infrastruktur jalan menjadi keluhan warga dalam resesnya. Akses jalan dimana-mana mengalami kerusakan. Berlubang dan kerap menimbulkan terjadinya kecelakaan.