CIREBON – Ketua Fraksi PKS-Nurani, Yusuf MPd turun menyapa para konstituennya melalui agenda reses untuk masa persidangan I tahun sidang 2025-2026, Selasa (11/11) sore.
Yusuf yang juga Ketua Komisi III ini bertemu dan berdialog dengan masyarakat di RW 06 Karang Jalak, Kelurahan Sunyaragi, Kesambi.
Pada kesempatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai macam keluhan yang selama ini mereka rasakan, baik terkait dengan pembangunan infrastruktur maupun pelayanan-pelayanan dasar yang masih dirasa kesulitan untuk diakses.
Baca Juga:Di Reses Anggota DPRD, Warga Argasunya Kembali Minta Solusi Air BersihEvaluasi MBG, DPRD Kota Cirebon Rekomendasikan Maksimal per SPPG 2000 Porsi
Ketua RW 06 Karang Jalak, Desi Rismayanti mengungkapkan, pada periode sebelumnya, Yusuf menawarkan apa yang menjadi keinginan warga setempat jika dirinya terpilih kembali.
“Pak Yusuf ini sudah sangat memperhatikan warga sini, periode sebelumnya warga ditanya ingin apa, kebanyakan ingin perbaikan jalan, dan Alhamdulillah sudah di aspal,” ungkap Desi.
Menurut Desi, perbaikan fasilitas umum memang harus diprioritaskan dan diperhatikan oleh Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD.
Pada kesempatan tersebut, Desi juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan BPJS yang menurutnya masih njelimet.
“Banyak yang dikeluhkan, termasuk kesehatan juga banyak warga yang BPJS nya di hapus,” jelas Desi.
Sementara itu, Yusuf memastikan, apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat akan menjadi prioritas utama yang ia perjuangkan.
“Alhamdulillah, fasilitas umum perbaikan jalan sudah terealisasi, banyak yang menginginkan pengaspalan, itu bagi saya adalah prioritas,” jelas Yusuf.
Baca Juga:Menteri PKP Maruarar Sirait Inisiasi Gotong Royong, 2 Menit Terkumpul 600 Juta untuk Rutilahu di Kota CirebonSoal Polemik Naming Rights, Anggota DPRD Umar Clau Minta Maaf
Terkait dengan keluhan warga soal BPJS yang dinonaktifkan, Yusuf mengatakan ini menjadi persoalan nasional, namun pihak nya di DPRD alan mendorong agar persoalan ini secepatnya bisa diselesaikan.
“BPJS yang dinonaktifkan ini program pemerintah pusat, dasarnya dari desil, kalau desil 1 sampai 3 masih menerima, diatas desil 3 itu sudah termasuk mandiri atau mampu. Tapi ini juga akan kita perjuangkan,” kata Yusuf. (sep)