RAKCER.ID – Kerusakan jalan di Kabupaten Cirebon dianggap sudah sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, perbaikan jalan harus diprioritaskan. Jangan menunggu lama. Apalagi harus antre sampai tahun anggaran 2024.
Hal itu, disampaikan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST. Makanya, Anton melihat soal kerusakan jalan di Kabupaten Cirebon ini eksekutif diminta jangan pasrah menunggu anggaran 2024 untuk perbaikan jalan. Harusnya, diprioritaskan mulai dari tahun sekarang. Di antaranya melalui anggaran murni dan perubahan 2023.
Menurut Anton, kaitan persoalan jalan, dalam hal pekerjaan fisik anggaran 2023 berupa perbaikan jalan harus segera dilakukan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, harusnya mengajukan lelang proyek jalan sejak awal dan SPK-nya disegerakan.
Baca Juga:Keterwakilan Perempuan di Legislatif Masih Kurang dari 30 PersenAkses Pelayanan Adminduk Masih Terbatas
“Jalan ini kan menjadi skala prioritas. Harusnya di Anggaran Perubahan tahun sekarang sudah menjadi skala prioritas pula,” kata Anton, Rabu (10/5).
Minimalnya, kata dia, untuk anggaran pemeliharaan jalan di perubahan tahun ini ditambah menjadi Rp 10 miliar. Dan di luar itu, anggaran murni untuk jalan di tahun ini segara dilakukan. “Jangan pasrah menunggu nanti anggaran 2024. Harus diawali dari perubahan tahun sekarang,” kata Anton.
Ia mengaku, untuk mengurangi jalan-jalan rusak, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon sudah berupaya tidak hanya mendorong dianggarkan dari APBD saja. Tetapi dari pemerintah provinsi, pusat hingga CSR perusahaan-perusahaan di daerah ini yang diarahkan untuk perbaikan jalan.
Bahkan, dari upaya pihaknya itu, tahun lalu baik dari anggaran Pemprov Jabar maupun APBN berupa DAK untuk jalan di daerahnya mendapatkan kegiatan di beberapa titik. “Dan insya Allah tahun sekarang juga ada. Baik dari anggaran provinsi maupun DAK. Mudah-mudahan sudah dalam proses. Jadi harus dimulai dari sekarang, bukan pasrah nunggu angaran tahun depan ya,” kata Anton.
Adapun untuk anggaran dari CSR perusahaan, kata Politisi Partai Golkar ini, Komisi III melalui kunjungan-kunjungan kerjanya ke perusahaan-perusahaan sudah meminta dan mengarahkan agar CSR-nya diperuntukan dan diprioritaskan untuk perbaikan jalan. Salah satu contoh di daerah timur sudah ada realisasinya.