Perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggara layanan, serta kualitas pengelola pengaduan pada tiap unit pelayanan publik baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Terkait pelayanan ini, Ombudsman belum terkait dengan inovasi. Indikator penilaian ini masih pada standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan, sebagai kewajiban dan janji penyelenggara terhadap masyarakat sesuai dengan 14 indikator penilaian.
“Dan terhadap penilaian pelayanan publik di Tahun 2022 Kabupaten Kuningan tidak terdapat potensi maladminstrasi berdasarkan persepsi masyarakat,” pungkasnya. (ale)