Aduan tersebut ditutup dengan poin terakhir yang berisi harapan agar keluhan mereka dapat mengubah arah industri hiburan menjadi lebih berpihak kepada para idola.
“Kami mengajukan keluhan kepada Komisi Perdagangan dengan harapan bahwa keberanian kami sedikit membantu membentuk industri budaya populer yang adil bagi para artis junior,” ungkap Jae-hak.
SM Entertainment kemudian memberikan tanggapan terhadap aduan dan permintaan yang diajukan oleh Baekhyun, Xiumin, dan Chen. Namun, agensi tersebut justru menanggapi mengenai salinan laporan penyelesaian yang disepakati oleh anggota EXO.
Baca Juga:AMPUH BANGET! 10 Tips Mengecilkan Pipi Secara AlamiTEMPAT WISATA KUNINGAN INI MURAH BANGET! Cuma dengan Modal 15 Ribu Kamu Sudah Bisa Menikmati Surga Alam di Kaki Gunung Ciremai
Keputusan tersebut diambil dengan catatan bahwa Baekhyun, Xiumin, dan Chen dari EXO, serta kuasa hukum mereka, tidak akan menggunakan salinan tersebut untuk tujuan yang tidak adil.
“Kami telah memutuskan untuk memberikan salinan laporan penyelesaian dengan persetujuan anggota EXO, dengan catatan bahwa ketiga artis dan pengacara mereka tidak akan menggunakannya untuk tujuan yang tidak adil,” tulis agensi tersebut, seperti yang dilaporkan oleh Star News pada hari Selasa (6/6).
SM Entertainment juga menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan informasi rahasia yang tidak boleh dibagikan kepada pihak eksternal.
Mereka juga menyebut sikap Baekhyun, Xiumin, dan Chen yang mereka anggap tidak kooperatif ketika diminta memberikan tanggapan mengenai keterlibatan pihak ketiga. Agensi tersebut menyatakan bahwa satu-satunya pernyataan resmi mengenai hal itu akan disampaikan kepada media.
Sebelumnya, Baekhyun, Xiumin, dan Chen dari EXO secara bersama-sama mengirim surat kepada SM Entertainment melalui pengacara mereka, Lee Jae-hak, pada hari Kamis (1/6), dan menyatakan bahwa mereka mengakhiri kontrak eksklusif dengan agensi tersebut.
Salah satu alasan yang diberikan adalah kurangnya transparansi dalam proses perpanjangan kontrak. Sementara itu, media juga menduga bahwa ada masalah pembayaran yang menjadi alasan di balik keputusan mereka tersebut. (*)