‘Penyertaan Modal PDAM Kabupaten Cirebon Perlu Support Pemda, DPRD: Jangan Hanya Alasan Klasik’
RAKCER.ID – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon, dinilai perlu mensupport kebutuhan penyertaan modal PDAM Tirta Jati. Hal itu agar pelayanan bagi pelanggan tetap terjamin dan bisa menjadi potensi pemasukan asli daerah (PAD) ke depannya.
Dorongan itu muncul dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, saat rapat kerja dengan Perumda Air Minum Tirta Jati, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Perekonomian, dan Asda Pembangunan dan Perekonomian, di ruang rapat kerja Komisi II, kemarin.
Baca Juga:NasDem dan PKS Kompak Soroti Raihan WTP Pemkab Cirebon, Bisa Menjamin Bebas Korupsi?TOP BANGET! Sabet WTP, DPRD Kabupaten Cirebon Terima Hantaran LKPJ Bupati
“Kita rapat kerja terkait revitalisasi infrastruktur PDAM, baik bangunan maupun pipanisasi termasuk pompa di beberapa unit cabang PDAM Losari, Babadan, Kapetakan dan lainnya yang jumlahnya ada lima unit. Yang memang pompanya sudah rusak,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Pandi usai rapat kerja.
Ia menjelaskan, Perumda Air Minum Tirta Jati sudah sejak 2015 dikasih slot penyertaan modal sebesar Rp 20.250.000.000 oleh Pemda.
Namun belum bisa diambil sampai sekarang. Ketika pihak PDAM membutuhkan penyertaan modal itu, selama tiga tahun berturut-turut pengajuan PDAM selalu didrop oleh Pemda.
“Meskipun kebutuhan PDAM tidak semuanya, hanya Rp6,5 miliar ini sudah termasuk untuk infrastruktur dan pompa di unit unit cabang PDAM,” kata Pandi.
Namun, kata politisi PKB ini, pihak Bapelitbangda dan BKAD alasannya klasik, bahwa 2023 dan 2024 atas instruksi bupati fokus untuk infrastruktur jalan-jalan di Kabupaten Cirebon yang perlu di perbaiki. Akhirnya diminta untuk mencari solusi-solusi lain.
Dan telah disepakati untuk PDAM karena infrastruktur bangunan berupa kantor itu adalah anggarannya mandiri tahun 2022 dan sedang dilaksanakan. Maka yang prioritas pertama untuk 6 pompa yang dibutuhkan senilai Rp 1,7 miliar, perlu disupport oleh pemda.
“Kami mendorong kepada BKAD dan Bapelitbangda agar kebutuhan PDAM ini segera dipenuhi. Karena terkait dengan pelayanan. Jangan selalu alasan klasik,” jelas Pandi.
Baca Juga:Perangkat Desa Mulyasari Mengadu ke Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Tak Dapat Siltap, Dinonjobkan LagiPemerintah Jangan Persulit Serah Terima Aset Perumahan, Kalau Tidak, Developer Kabur!
Sebab, menurutnya, walaupun tidak menjadi target APBD tapi kebutuhan PDAM ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat.
Pelanggan masih butuh pelayanan maksimal dari PDAM terutama soal kebocoran, debit dan kualitas airnya yang mungkin ke depan PDAM ini menjadi potensi APBD Kabupaten Cirebon kalau terus ditingkatkan dan dikembangkan.