CIREBON, RAKCER.ID – Kritik terhadap pemerintah daerah terus nyaring disuarakan. Dianggap minim terobosan. Yang nyata terlihat saja, belum optimal dikerjakan. Sebut saja, berkaitan dengan jalan, pembangunannya masih minim, dirasa masih jauh dari harapan.
Padahal kerusakan masih sering ditemukan. Tentunya, kondisi seperti ini, harus segera dituntaskan. Waktunya mendesak, sudah masuk tahun politik. Tinggal 7 bulan lagi sampai ke Pemilu. Kalau dibiarkan, siap-siap saja jadi bulan-bulanan publik.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka yang sekaligus merupakan Ketua DPD Golkar, menegaskan pihaknya di legislatif telah melakukan kunjungan ke Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Baca Juga:Contact Center PLN 123 Sabet 8 Penghargaan di Ajang Tingkat Asia PasifikKiai Said Soal Kemungkinannya Jadi Cawapres, Kita Lihat Saja Nanti
Tentu, tidak sendirian. Tapi kompak, bersama bupati dan dinas terkait. “Komisi III bersama Bupati ke Bappenas untuk menanyakan beberapa hal. Ternyata diketahui jalan nasional sebanyak 80 persen dalam kondisi baik. Kemudian jalan provinsi ada beberapa yang perlu di perhatikan. Termasuk ratusan kilo meter jalan Kabupaten harus diperhatikan,” terang Teguh.
Koordinator Komisi III itu pun mengaku, Golkar di DPRD memiliki 7 anggota fraksi. Semuanya konsisten menyuarakan aspirasi dalam setiap rapat kerja dewan. Tanpa terkecuali pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon. ” Golkar sudah terkenal sebagai partai pembangunan. Hari ini ketika tidak dipegang Golkar pembangunan tidak berjalan dengan baik,” kata dia.
Termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Yang sejauh ini terus disuarakan masyarakat. Banyak jalan rusak parah disana-sini. Golkar pun lanjut pria yang digadang-gadang akan dicalonkan sebagai bupati Cirebon telah mendesak pemerintah, dalam hal ini Bupati Cirebon untuk memprioritaskan program pemerintah.
“Fraksi Golkar menekankan bahwa program prioritas daerah itu, salah satunya adalah infrastruktur dan memang di bulan ini sudah satu minggu kami di DPRD sedang membahas KUA/PPAS. Kami ngotot untuk segera dilaksanakan pembangunan infrastruktur,” kata Teguh.
Manakala di tahun-tahun sebelumnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur minim, terpangkas habis dengan dalih memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19. Ditahun mendatang, anggaran harus diprioritaskan. Jumlahnya harus ditambahkan, untuk mengcaver pekerjaan rumah yang belum tertuntaskan.
“Kami minta ditambahkan kembali anggarannya diatas Rp50 miliar. Itulah langkah nyata kami yang kini sedang diperjuangkan di DPRD,” pungkasnya. (zen)