RAKCER.ID – Gagal bayar menjadi topik diskusi dengan tema “Menakar Kinerja Wakil Rakyat Kabupaten Kuningan” yang diselenggarakan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI Orda Kabupaten Kuningan.
Diskusi Academic Discussion Club (ADC) episode ke-2 tentang yang menyoroti kasus gagal bayar di Uniku Corner tersebut dihadiri MKD DPRD Kuningan Toto Tohari, Ketua Komisi 1 Deki Zaenal Mutaqin, Ketua Komisi II M Apip Firmansyah, H Udin Kusnedi, Komisi 4 M Hadis, serta narasumber Boy Sandi Kertanegara selaku pemerhati kebijakan publik serta tamu undangan.
Terkait gagal bayar atau tunda bayar, DPRD dianggap terlibat atas kejadian ini, karena kurang teliti saat membaca RAPBD pada titik “rencana pendapatan” yang kemudian terjadi meleset dari target.
Tentu hal ini merepresentasikan bahwa anggota dewan kurang kritis dan malas dalam mengkaji lebih mendalam atas RAPBD saat itu.
“Saya menyayangkan saat gagal bayar, bupati (eksekutif, red) sudah mengalah namun wetan (DPRD, red) masih bersikukuh terhadap budget yang dicanangkan,” kata Sekretaris Gapensi sekaligus sekretaris korps alumni KNPI, H Uus yusuf.
Kinerja fungsi pengawasan anggota dewan atas pelaksanaan Perda yang telah dibuatnya juga menjadi sorotan, dimana Perda yang ada masih lemah dalam realisasinya.
Gagal Bayar Salah Satu Kelemahan Pengawasan DPRD
Hal ini memperlihatkan kinerja dewan pada fungsi pengawasan tidak berjalan efektif. Contoh pelaksanaan Perda yang butuh pengawasan diantaranya Perda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA),
Selain itu Perda tentang Pondok Pesantren, dan lainnya. Realisasi Perda ini baik pada tataran penganggaran maupun pada tataran pelaksanaan teknisnya masih dirasa belum optimal dan kurang efektif.
“Saya menyarankan juga bagaimana jika dewan itu lebih gentle dengan transparansi. Misal rapat-rapat harus terbuka bagi media dan masyarakat seperti di senayan ada live streaming,” ujar Tri dari HMI Kuningan.
Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kuningan Deki ZA menyebutkan, beberapa otokritik bagi anggota dewan hanya memiliki akseptabilitas saja.
Belum tentu kapasitasnya lebih baik dari yang hadir dalam diskusi ini. Deki mengakui bahwa gagal bayar bukan sepenuhnya kesalahan eksekutif, melainkan juga ada turut andil kawan-kawan dewan sebagai lembaga yang mengawasi.