Uang pung ini, sebagai pengganti rugi masyarakat yang libur kerja saat hari pencoblosan Pilwu. “Jadi kami meminta uang pengganti tidak kerja. Minta Rp 100,” kata ibu-ibu serempak kepada perangkat Desa Bakung Lor.
Plt Kuwu Desa Bakung Lor, Imam Hidayat menyampaikan pihaknya dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Badan Permusyawatan Desa (BPD) akan berkoordinasi dengan masing-masing calon kuwu, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang meminta uang pengganti rugi karena tidak bekerja saat dilaksanakan Pilwu.
“Kita hanya menampung aspirasi, keputusan tergantung calon kuwu. Kalau Rp100.000 per hak pilih dibagi dua calon, masing-masing calon Rp50.000. Misal dikali 5.152 hak pilih, berarti masing calon kuwu sekitar Rp 250 juta,” ungkapnya.
Baca Juga:Fraksi NasDem Ingatkan Pemkab Dampak Pemilu 2024Gibran Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo di Pilpres 2024
Menurut dia, uang pung sudah ada dari periode sebelumnya, sebagai pengganti masyarakat tidak bekerja. Namun, tetap saja keputusan ada dan tidaknya ‘uang pung’ tergantung kesepakatan masing-masing calon.
“Misal ada yang tidak setuju. Nanti bikin surat pernyataan, bagaimana kemampuan mereka. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, dianggap seperti uang pembelian hak suara,” tandasnya. (zen)