Selain itu, Abdul Kholik juga menyoroti pentingnya memulihkan kepercayaan publik terhadap MK, terutama mengingat MK akan menghadapi sengketa pemilu dalam waktu dekat. Jika publik meragukan independensi dan integritas MK dalam menangani sengketa pemilu, ini bisa membahayakan demokrasi dan kehidupan bangsa.
Dalam menghadapi tantangan ini, MK harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk menangani pelanggaran etika hakim MK dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
Perubahan dalam komposisi MKMK bisa menjadi langkah awal untuk memastikan kemandirian dalam menilai pelanggaran etika dan memberikan sanksi yang sesuai.
Baca Juga:French Open 2023 Super 750: Indonesia Bersiap Tempur di Rennes, PrancisKinerja Reksa Dana Kini Babak Belur Akibat Penaikan Suku Bunga yang DIlakukan BI
Kepercayaan publik terhadap MK adalah salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki penanganan pelanggaran etika di MK harus menjadi prioritas, terutama menjelang sengketa pemilu yang dapat berdampak besar pada masa depan negara.
Dengan perubahan yang tepat dalam komposisi MKMK dan penegakan etika yang ketat, MK dapat terus menjadi penjaga konstitusi dan keadilan di Indonesia.
Demikian informasi selengkapnya mengenai tantangan pelanggaran etika dalam mahkamah konstitusi. (*)