CIREBON, RAKCER.ID – Indonesia, sebagai negara demokratis yang besar dan maju di Asia, saat ini menghadapi tantangan serius dalam proses demokratisasinya. Untuk itu dalam artikel kali ini kami akan membahas informasi secara lengkap mengenai ujian dekmokrasi di Indonesia tuai kritik panas terhadap proses demokrasi.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan keprihatinannya mengenai kemunduran demokrasi di negara ini. Pernyataannya disampaikan saat menerima delegasi dari Council of Asian Liberal and Democrats (CALD Party), sebuah organisasi yang mewadahi partai politik liberal dan demokrat di Asia.
Berikut Kritik Hasto Terhadap Demokrasi di Indonesia:
Hasto Kristiyanto menyatakan keprihatinannya setelah melihat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Ahmad Basarah, mengenakan baju berwarna hitam dalam acara resmi partai tersebut. Menurut Hasto, pemilihan warna baju Basarah mencerminkan atmosfer duka yang sedang dirasakan oleh pihaknya terkait dengan proses demokratisasi di Indonesia.
Baca Juga:Tuai Krtitik! Kontroversi di Balik Episode Terbaru Jujutsu Kaisen Season 2Strategi Politik dan Kontroversi di Pilpres 2024: Ini Sindiran Menteri Investasi dan Pembelajaran Politik!
Hasto menyatakan bahwa situasi ini mencerminkan ujian nyata bagi demokrasi Indonesia, khususnya karena adanya peningkatan nepotisme dalam politik.
Dalam sambutannya, Hasto memperkenalkan Ahmad Basarah kepada delegasi CALD sebagai tokoh penting dalam politik Indonesia. Basarah sendiri merupakan Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Namun, keputusan Basarah untuk mengenakan baju hitam menjadi simbol kekecewaannya terhadap proses demokratisasi yang mengarah pada kebijakan yang dianggap melanggar prinsip demokrasi dan keadilan.
Dalam penjelasannya, Ahmad Basarah menyatakan bahwa keputusannya untuk mengenakan seragam berwarna hitam adalah simbol duka atas proses demokratisasi di Indonesia yang dianggapnya bergerak menuju kebijakan yang melanggar prinsip dasar demokrasi dan keadilan.
Dia merasa duka atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden di bawah usia 40 tahun dengan catatan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Basarah menyatakan bahwa perasaan kecewa ini juga dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia.
Basarah juga merinci bahwa pandangan dan kekecewaannya bukanlah pandangan pribadi semata, melainkan juga mencerminkan pandangan beberapa hakim MK yang merasa kecewa dengan keputusan tersebut.