RAKCER.ID – Tajammu’ Tokoh Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Cirebon menyatakan dukungannya kepada pasangan Capres Nomor Urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Dukungan terhadap Capres Anies-Imin (AMIN) dinyatakan dalam sebuah Ijtihad, melihat situasi dan kondisi Bangsa Indonesia saat ini.
Selain itu, alumni yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Modern (IKPM) Gontor Cirebon meminta para relawan dan simpatisan untuk mengawal pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
Baca Juga:Malaysia Travel Showcase di Cirebon Pamerkan Destinasi Wisata Negeri JiranRelawan PRIDE Cirebon Raya Terbentuk, Siap Kapanye Prabowo-Gibran di Udara
Menurut pengurus IKPM Gontor Cirebon, Imam Nurkhalis, deklarasi ini sesuai dengan Hasil Tajamu’ (pertemuan) Alumni Gontor, Pengurus IKPM se-Indonesia, Ketua Ketua Forum Gontor, bahwa Kepemimpinan (ulul amr) adalah amanah yang harus diberikan kepada yang pantas menerimanya, yaitu yang bisa berbuat adil kepada manusia (QS. al-Nisa: 58), yang pantas untuk ditaati dan dipatuhi (QS. al-Nisa: 59).
“Pemimpin adalah orang-orang yang jika diberi Allah kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar (QS. Al-Hajj: 41),” katanya, Ahad (4/2/2024).
Ia menyatakan, perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia selama 78 tahun Kemerdekaan belum benar-benar dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila serta UUD 1945, khususnya dalam mewujudkan Sila Ketuhanan, Sila kemanusiaan, Sila persatuan dan Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pelaksanaan sila keempat Pancasila, yang menekankan permusyawaratan perwakilan, telah dirasuki paham demokrasi liberal, sehingga membuka peluang bagi kaum oligarki ekonomi untuk mengatur pemimpin yang sesuai dengan kepentingan oligarki tersebut,” imbuhnya.
Akibat dari paham demokrasi liberal dan campur tangan oligarki maka Pemilu dan Pilpres dipastikan tidak dapat berlangsung secara jujur dan adil. Bahkan terdapat gejala dan fakta bahwa pemegang amanat kekuasaan Pemilu dan Pilpres 2024, cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan, untuk mendukung pasangan calon tertentu yang dapat melanggengkan kekuasaan demi kepentingan dinasti, meskipun dengan melanggar konstitusi.
“Oleh karena kondisi diatas maka bangsa Indonesia memerlukan pemimpin yang baik agamanya, baik akhlaknya, berwawasan luas, dan terbukti mampu serta berpengalaman sukses mengemban amanah kepemimpinan sebelumnya. Sehingga dapat dengan tulus membela dan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.