CIREBON, RAKCER.ID – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa film dokumenter “Dirty Vote” yang disutradarai oleh Dhandy Dwi Laksono hanya mencakup 25 persen dari dugaan kecurangan yang terjadi selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.
Jusuf Kalla yang akrab disapa JK, mengungkapkan telah menonton film tersebut dan menghargai fakta dan data yang disajikan.
Meskipun demikian, dia berpendapat bahwa data-data yang terungkap masih sebatas 25 persen dan belum mencakup seluruh dugaan kecurangan yang terjadi.
Baca Juga:Perayaan Imlek 2024 di Glodok Berlangsung Meriah, Gibran, Kaesang dan Anak Prabowo Ikut MeriahkanHasil AC Milan vs Napoli di Liga Italia 2023/2024: Theo Hernandez Sukses Curi Poin 3 dari Napoli di San Siro
“Tapi bagi saya, saya kira film itu masih ringan dibanding kenyataan yang ada dewasa ini, masih tidak semuanya. Mungkin baru 25 persen,” ucap JK dikutip dari CNNIndonesia.com pada Senin (12/2/2024).
Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa film “Dirty Vote” belum memperlihatkan semua dugaan kecurangan yang terjadi di tingkat daerah dan di desa-desa, termasuk peran aparat dalam mempengaruhi masyarakat dan penyalahgunaan bantuan sosial.
“Jadi, masih banyak lagi sebenarnya, yang jauh lebih banyak. Mungkin suasananya lebih sopan lah. Masih sopan masih bagi pihak lain masih marah apalagi kalau dibuka semuanya,” ucapnya.
Meskipun demikian, Jusuf Kalla memberikan pujian kepada film tersebut.
JK menganggap bahwa “Dirty Vote” dapat menyoroti bahwa pemilihan umum yang tidak jujur hanya akan menghasilkan pemilih yang tidak optimal.
“Saya tidak mengatakan kotor, katakanlah tidak sempurna. Kalau pemilih caranya begitu. Itu aja intinya,” ucap JK.
WatchDoc yang merupakan rumah produksi film dokumenter, baru-baru ini meluncurkan karya terbarunya yang berjudul “Dirty Vote”.
Film yang diarahkan oleh Dandhy Dwi Laksono ini fokus mengangkat isu kecurangan dalam Pemilu 2024.
Baca Juga:Hasil West Ham vs Arsenal di Liga Inggris 2023/2024: Leandro Trossard Jadi Pencetak Gol ke-6Hasil Aston Villa vs Manchester United di Liga Inggris 2023/2024: King MU Menang 2 Goal!
Dalam produksi ini, tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, tampil sebagai pemeran utama.
“Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi,” dikutip dari CNNIndonesia.com.