CIREBON, RAKCER.ID – Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg diminta tegas dalam mengambil sikap. Hal itu berkaitan dengan pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP), yang sering kosong tak diisi petugasnya.
Sudah ada teguran keras dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas saat kunjungan kemarin. Harusnya menjadi pemicu untuk Bupati supaya memerintahkan semua SKPD terkait, mengisi outlet yang sudah disediakan.
Hal itu, disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan, bahwa pernyataan Menteri PANRB yang menyebut pelayanan MPP di Kabupaten Cirebon tidak maksimal, adalah kenyataan.
Baca Juga:DPRD Desak Pemda Serius Tangani BanjirBesok Bupati Rotasi-Mutasi Pejabat Pemkab Cirebon
Menurut Yoga, bagaimana mau maksimal, sejak MPP berdiri, tidak ada ketegasan dari Bupati Imron, dalam membuat regulasi terkait pelayanan MPP. Padahal, bupati adalah garda terdepan, untuk melihat maksimal tidaknya pelayanan MPP selama ini.
“Meskipun pelayanan MPP ada juga yang vertikal, tapi tetap ketegasan bupati adalah garda terdepan. Harusnya ada sanksi yang jelas ketika ada pelayanan publik yang terhambat dan ada SKPD yang tidak menempatkan petugasnya di MPP,” kata Yoga, Selasa 5 Maret 2024.
Awalnya DPRD mendorong untuk dibuat MPP. Untuk mempermudah pelayanan. Namun buat apa juga, setelah terealisasi ternyata pelayanannya tidak maksimal. Pantas saja, kata dia, Menteri PANRB menilai pelayanannya tidak maksimal. Dibuktikan dengan penilaian Pemprov Jabar.
“Yang menyebutkan bahwa Kabupaten Cirebon peringkat ke tiga dari bawah dalam urusan pelayanan publik. Masalah pelayanan MPP di Kabupaten Cirebon nyambung dengan penilaian dari Pemprov Jabar,” katanya.
“Kita ini peringkat ke tiga dari bawah berkaitan dengan pelayanan publik. Ini harusnya yang menjadi prioritas bupati Imron. Kalau hanya leha-leha, ya bagaimana pelayanan MPP di Kabupaten Cirebon bisa efektif,” lanjutnya.
Yoga juga mengaku ironis, dengan sistim pelayanan di MPP saat ini. Harusnya para pemohon izin tidak harus bolak balik ke dinas lainnya. Tapi pada kenyataannya, tetap saja pemohon juga harus mendatangi dinas terkait. Padahal aturannya, begitu pemohon datang, tinggal menunggu di gedung MPP, lalu proses bisa selesai.