*** Satu RW Fokus ke PT TJSE, Sembilan RW Minta Tutup Semua
CIREBON. RAKCER.ID – Senin (22/07) kemarin, DPRD Kota Cirebon di gruduk dua masa aksi, terkait dengan persoalan yang sama, yakni keberadaan stockpile batubara milik PT TJSE yang ada di kawasan Pelabuhan.
Pertama, DPRD berudiensi dengan warga RW 01 Pesisir Selatan Kelurahan Panjunan, yang mana pekan lalu, mereka melakukan aksi di depan pintu masuk Pelabuhan Cirebon dan menuntut agar Stockpile milik PT TJSE ditutup.
Baca Juga:Buka Gerai di Cirebon, Bacimut Langsung Diserbu Pemburu Jajanan KekinianDia Ramayana Didukung Ratusan Pelaku UMKM Maju Pilkada Kabupaten Cirebon
Kedua, DPRD juga menerima perwakilan sembilan RW di Kelurahan Panjunan, Forum Panjunan Bersatu (FPB) dan Rukun Nelayan Panjunan, yang melakukan unjuk rasa didepan gedung DPRD.
Tokoh masyarakat RW 01 Pesisir Selatan, M Jamal mengungkapkan, pada intinya, warga di RW 01 Pesisir Selatan meminta agar Stockpile milik PT TJSE ditutup, karena dampak debu nya begitu dirasakan oleh warga RW 01 Pesisir Selatan yang notabene merupakan ring 1 Pelabuhan Cirebon.
“Alhamdulillah, setelah kami sampaikan, semua memahami, bahwa pihak kami meminta, khusus stockpile PT TJSE saja yang ditutup. Semoga bisa dipenuhi oleh DPRD,” ungkap Jamal.
Sementara itu, Ketua Forum RW Kelurahan Panjunan, Zaki Mubarak mengatakan, bahwa pihaknya mempertanyakan, mengapa dalam mediasi yang digelar, DPRD hanya melibatkan RW 01 Pesisir Selatan saja, sedangkan sembilan RW lainnya tidak.
“Jika ada audiensi, atau mediasi, libatkan kami, karena kalau berbicara dampak, kita juga terdampak,” ungkap Zaki.
Jika pun tuntutan warga di RW 01 Pesisir Selatan dipenuhi, Stockpile PT TJSE ditutup, ditambahkan Zaki, maka semua stockpile yang ada harus ditutup, termasuk milik PT PTP.
“Kalau mau ditutup, tutup semua. Tapi Pelindo harus bertanggung jawab, soal tenaga kerja warga kami, soal dana kompensasi yang selama ini dirasakan warga, termasuk warga RW 01 Pesisir Selatan,” kata Zaki.
Baca Juga:Picu Kemarahan Warga, DPRD Kota Cirebon Soroti Stockpile Batubara di PelabuhanKetua DPRD Kota Cirebon Bersama Pj Walikota Hadiri Penyerahan LHP BPK-RI ke Presiden
Setelah rapat, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno mengatakan, setelah rapat dengan dua kubu masa di Panjunan, Edi menegaskan kembali bahwa terkait dengan bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon, sikap DPRD masih memegang rekomendasi tahun 2015, yakni DPRD menolak bongkar muat barubara dan meminta semua ditutup.