Orang yang memiliki etika tahu apa yang pantas dan layak untuk dilakukan.
Dalam konteks ini, kita harus membangun ekosistem etika dalam penyelenggaraan negara.
Etika harus menjadi standar moral yang dipegang teguh oleh para pemimpin.
Baca Juga:Manfaat, Penggunaan, dan Efek Samping Teh Daun Jati Cina yang Banyak Orang Belum MengetahuinyaPenggunaan Etika Media Sosial yang Benar Agar Tidak Viral dan Menjelekkan Nama Baik
Pelanggaran etis harus mendapatkan sanksi yang berat, baik sanksi sosial maupun sanksi pada dirinya sendiri.
Lembaga etik penting untuk menegakkan standar moral, tidak hanya untuk penyelenggara negara tetapi juga presiden.
Kepala negara harus menjadi role model dalam hal etika, sehingga tidak memanipulasi hukum untuk kepentingan kerabatnya atau orang-orang dekatnya.
Sistem nilai yang objektif harus dibangun, sehingga seseorang mengikuti merit sistem berdasarkan rekam jejak dan profesionalisme, bukan karena hubungan atau kedekatan.
Paternalistik, meskipun seringkali dianggap negatif, sebenarnya netral.
Ia baru menjadi masalah ketika hukum dan etika tidak diindahkan. Pada masyarakat paternalistik, etika dan moral masih memainkan peran penting.
Seorang raja, misalnya, harus adil dan bijaksana. Jika tidak, ia akan kehilangan penghormatan dari rakyatnya.
Dalam konteks modern, seorang pemimpin harus memiliki kesadaran dan kontrol diri yang tinggi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam masyarakat tradisional, ada mekanisme protes yang halus namun efektif seperti “pepe” dalam budaya Jawa.
Baca Juga:Akhirnya Pemilik Daycare Depok Jawa Barat Ditangkap Usai Menganiaya Batita di Daycarenya SendiriKekaisaran Romawi Barat yang Menjadi Pusaran Perubahan di Dunia Kuno
Ketika rakyat diam dalam terik matahari sebagai bentuk protes, pemimpin yang bijak harus mampu menangkap sinyal tersebut dan merespons dengan bijaksana.
Integritas dan profesionalitas harus menjadi etos kerja penyelenggara negara. Jika integritas hilang, maka hukum tidak akan memberikan efek jera.
Penyebab Hilangnya Integritas
Lingkungan yang toksik atau kebobrokan moral bisa menjadi penyebab utama hilangnya integritas.
Kita membutuhkan pemimpin yang dapat menjaga kehormatannya dan tidak menyimpang dari apa yang dikatakan dan dilakukan mahkamah etik penting di Indonesia.
Lembaga ini akan menilai dan memberikan sanksi kepada pejabat yang melanggar etika, meskipun pelanggaran tersebut mungkin ringan di mata hukum.
Misalnya, tindakan pemimpin yang kasar atau tidak sopan mungkin tidak bisa dihukum berat secara hukum, tetapi bisa mendapatkan sanksi berat secara etika.
Kita harus memiliki standar etika yang jelas dan tegas di semua tingkatan kepemimpinan.