Upaya untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di Papua harus melibatkan pendekatan multi-dimensional.
Pertama, pemerintah perlu memperkuat proses dialog dan negosiasi dengan kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan.
Ini termasuk mengakui keberadaan aspirasi politik masyarakat Papua dan memberikan ruang bagi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan.
Kedua, program pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sangat diperlukan.
Baca Juga:Kolaborasi BPKP dengan Instansi Lain Untuk Memperkuat Pengawasan Keuangan NegaraDigitalisasi BPKP Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi dalam Pengawasan Keuangan
Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan di Papua memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dengan demikian, rasa ketidakpuasan yang menjadi akar konflik dapat berkurang.
Terakhir, pengawasan terhadap tindakan aparat keamanan harus ditingkatkan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.
Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan konflik akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Kesimpulannya, konflik dan keamanan di Papua adalah masalah kompleks yang memerlukan pendekatan yang sensitif dan komprehensif.
Melalui dialog yang terbuka, pembangunan yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia, diharapkan Papua dapat menuju stabilitas dan kedamaian yang berkelanjutan. (*)