Fajar Riza Ulhaq dan Atip Latipulhayat yang didapuk sebagai Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan dua intelektual dari dua organisasi masyarakat keagamaan yang sama-sama memiliki basis pengelolaan pendidikan.
Adapun Fauzan dan Stella Christie yang dipercaya sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi memiliki rekam jejak mentereng di dunia pendidikan tinggi. Fauzan merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) periode 2005-2012.
Tak banyak terdengar di tanah air, Stella Christie merupakan akademisi bidang cognitive science sekaligus guru besar Tsinghua University, Tiongkok.
Baca Juga:Dukungan Masyarakat Meningkat, Ahmad Syaikhu Optimis Rebut Kemenangan Pilkada 2024Ahmad Syaikhu Siapkan Terobosan Besar untuk Kesehatan Mental Anak Muda: Pos Konseling Gratis di Sekolah-Kampus
Titip Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru
Sebagai ketua organisasi alumni perguruan tinggi kependidikan, Enggar secara khusus berpesan agar dua kementerian pendidikan memberikan perhatian lebih kepada guru.
Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi hendaknya mampu menyusun formulasi pendidikan guru yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dunia digital.
“Sekarang ini tidak ada bedanya antara lulusan prodi kependidikan dan nonkependidikan. Untuk jadi guru sama-sama harus mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Kami mendesak agar pendidikan guru dikembalikan pada perintah undang-undang bahwa pemerintah berkewajiban memgembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan. Sekarang LPTK saja tidak jelas ‘kelaminnya’ karena siapapun bisa jadi guru tanpa harus belajar di LPTK,” kecam Enggar.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sambung Enggar, harus mampu memetakan potensi guru di daerah, sehingga kelak terwujud pemerataan guru untuk setiap wilayah. Pemerataan dalam arti sebaran jumlah maupun kualitas dan kesejahteraan.
“Kami atas nama alumni UPI berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan guru ASN. Kami berharap pada periode kemimpinan pemeritah sekarang bisa memberikan perhatian kepada kesejahteraan guru honorer. Kami masih terus mendapat laporan bahwa sampai hari ini masih banyak guru yang hanya digaji Rp 500 ribu per bulan. Ini miris sekali,” tandas Enggar.(*)