CIREBON, RAKCER.ID –Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah menyatakan dukungan penuhnya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapuskan utang petani, nelayan, dan UMKM.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, pada Kamis (30/10/2024) seusai acara ISEF 2024.
Misbakhun menegaskan bahwa banyak pelaku UMKM mampu mengelola bisnis dengan baik, namun terkendala oleh masalah utang masa lalu yang jumlahnya tidak signifikan
“Kenapa enggak kita hapus?” ujarnya, mengindikasikan dukungan terhadap kebijakan ini.
Baca Juga: Pertemuan Menko Perekonomian dengan Apindo Bahas UMR 2025 Sritex Kembali Diizinkan Melakukan Kegiatan Ekspor-Impor
Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa penghapusan kredit bagi sektor-sektor tersebut sebenarnya tidak menimbulkan masalah besar.
Pasalnya, ketika bank menyalurkan kredit, mereka telah menerapkan sistem penjaminan dan asuransi, dengan minimal 70% dari nilai kredit sudah terjamin.
“Kalau sudah dijamin 70%, pasti sudah ada cicilan melebih dari 50%. Kenapa kita enggak itu? Kan sebenarnya tinggal masalah buku,” tambahnya.
Misbakhun juga menjelaskan dua opsi yang dapat diambil dalam proses penghapusan utang:
1. Hapus Buku: Dengan opsi ini, status kredit tidak akan keluar dari sistem perbankan. Artinyahal ini tidak akan menjadi beban non-performing loan bagi bank, namun data pencatatan kredit masih akan terekam di perbankan dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
2. Hapus Tagih: Jika opsi ini yang dipilih, maka data kredit peminjam akan bersih di SLIK OJK.
“Ya kan tergantung dibukukan berapa di banknya. Kalau sudah hapus tagih kan orang sudah hilang, catatan istilahnya itu di BI cheking-nya (SLIK OJK) kan,” jelasnya.
Baca Juga:Pertamina Masih Mengkaji Kemungkinan Perubahan Harga BBM per 1 November 2024Mencari Kebenaran: Apakah Alien Itu Nyata? Ini Penjelasan dari Para Ilmuwan
Dengan dukungan dari DPR ini, rencana Presiden Prabowo untuk menghapus utang sekitar 6 juta petani dan nelayan di Indonesia semakin mendekati realisasi.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, perikanan, dan UMKM di Indonesia.