CIREBON, RAKCER.ID – Sebuah percakapan beredar di aplikasi perpesanan membocorkan motif politik di balik disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Salah satu muatan perda tersebut ialah penetapan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100%. Hal itu memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, khususnya pengusaha.
Rupanya, kenaikan tarif PBB ramai disangkutpautkan dengan agenda politik kelompok tertentu pada Pilkada Kota Cirebon 2024. Termasuk bocornya isi rekaman yang beredar tersebut.
Baca Juga:Seorang Pemuda Gantung Diri di Kandang BabiBeda Pilihan Cabup, Tukang Bakso di Kabupaten Indramayu Diusir Pemilik Lahan
Rakyat Cirebon berupaya mengonfirmasi siapa pemilik suara pada rekaman tersebut. Didapat bahwa rekaman itu suara Peter Nobel Bastian, seorang pengamat tata kota asal Cirebon.
Dalam rekaman tersebut, Peter mengulas kaitan antara kenaikan tarif PBB dengan motif politik. Menurutnya, sahnya perda tersebut didahului dengan kajian dan analisisa akademik. Yaitu hitung-hitungan dampak dan risiko dari penetapan perda tersebut.
“Tujannya sih pasti untuk memperbesar APBD. Kalau saya sebagai rakyat, kenaikan kalau masih wajar ya Ok lah, tapi ini kan sudah tidak wajar nih. Yang perlu dipertanyakan adalah perda PBB inikan muncul bukan ujug-ujug kayak jin gitu,” katanya.
Dikatakan Peter dalam rekaman itu, harusnya ada penelitian dulu sebelum perda itu disahkan. Oleh karena itu, tak adil jika masyarakat semata-mata menuding Pj Walikota Cirebon, Agus Mulyadi sebagai sumber kegaduhan dari disahkannya Perda Pajak Daerah.
“Jadi kalau nyalahin pak Agus doang kayaknya nggak logis,” kata Peter.
Menurut Peter, kenaikan tarif PBB sarat muatan politik, karena penyusunannya terjadi di zaman sebelum Agus Mulyadi.
“Apakah PBB ini jadi isu yang dibuat untuk menaikan nama satu calon doang. Jangan sampai PBB ini hanya stretegi politik, yang kena imbasnya rakyat,” tukasnya.
Baca Juga:Stadion Bima Cirebon Jadi Buah Bibir di Debat Pilwalkot Cirebon yang Terakhir, Dani: RevitalisasiCalon Bupati Kabupaten Cirebon Nomor Urut 4 Luthfi Duga Ada Penggiringan Birokrat dan Kuwu
Pasalnya, yang terkena imbas kenaikan tarif PBB merupakan kalangan ekonomi menengah ke atas di Kota Cirebon. Walau begitu, mereka tetap pantas dibela.
“Yang teriak ini yang menengah ke atas, mereka juga rakyat perlu dibela,” jelasnya.
Peter menilai, kenaikan tarif PBB disinyalir merupakan persoalan yang dibuat untuk agenda politik untuk meraih dukungan. Calon walikota tertentu dapat menunggangi isu pengesahan Perda Pajak Daerah ini.