Rupanya, kenaikan tarif PBB di Kota Cirebon ini ramai disangkutpautkan dengan agenda politik kelompok tertentu pada Pilkada Kota Cirebon 2024. Termasuk bocornya isi rekaman yang beredar tersebut.
Rakyat Cirebon berupaya mengonfirmasi siapa pemilik suara pada rekaman tersebut. Didapat bahwa rekaman itu suara Peter Nobel Bastian, seorang pengamat tata kota asal Cirebon.
Dalam rekaman tersebut, Peter mengulas kaitan antara kenaikan tarif PBB di Kota Cirebon dengan motif politik. Menurutnya, sahnya perda mengenai pajak daerah itu didahului dengan kajian dan analisisa akademik. Yaitu hitung-hitungan dampak dan risiko dari penetapan perda tersebut.
Baca Juga:Logistik Pilkada di Kota Cirebon Sudah Geser ke Kecamatan35 Anggota DPRD Kota Cirebon Turun Reses, Serap Aspirasi Masyarakat untuk Masa Persidangan I Tahun 2024
“Tujannya sih pasti untuk memperbesar APBD. Kalau saya sebagai rakyat, kenaikan kalau masih wajar ya Ok lah, tapi ini kan sudah tidak wajar nih. Yang perlu dipertanyakan adalah perda PBB inikan muncul bukan ujug-ujug kayak jin gitu,” katanya.
Dikatakan Peter dalam rekaman itu, harusnya ada penelitian dulu sebelum perda itu disahkan. Oleh karena itu, tak adil jika masyarakat semata-mata menuding Pj Walikota Cirebon, Agus Mulyadi sebagai sumber kegaduhan dari disahkannya Perda Pajak Daerah.
“Jadi kalau nyalahin pak Agus doang kayaknya nggak logis,” kata Peter.
Menurut Peter, kenaikan tarif PBB di Kota Cirebon sarat muatan politik, karena penyusunannya terjadi di zaman sebelum Agus Mulyadi.
“Apakah PBB ini jadi isu yang dibuat untuk menaikan nama satu calon doang. Jangan sampai PBB ini hanya stretegi politik, yang kena imbasnya rakyat,” tukasnya.
Pasalnya, yang terkena imbas kenaikan tarif PBB merupakan kalangan ekonomi menengah ke atas di Kota Cirebon. Walau begitu, mereka tetap pantas dibela.
“Yang teriak ini yang menengah ke atas, mereka juga rakyat perlu dibela,” jelasnya.
Baca Juga:Forum Pemred Desak Penyelenggara Pilkada Jaga Netralitas di Saat Masa Tenang Pilkada 2024Calon Bupati Cirebon Nomor Urut 4 Luthfi Komitmen Lawan Jual Beli Jabatan di Kabupaten Cirebon
Peter menilai, kenaikan tarif PBB di Kota Cirebon disinyalir merupakan persoalan yang dibuat untuk agenda politik untuk meraih dukungan. Calon walikota tertentu dapat menunggangi isu pengesahan Perda Kota Cirebon yang membahas Pajak Daerah ini.