Selama ini, Andru, sapaan akrabnya menilai, keseriusan perangkat daerah terkait dalam mengelola drainase belum begitu terlihat, sehingga penanganan persoalan banjir masih jalan di tempat.
BBWS Cimancis dan DPUTR Kota Cirebon, lanjutnya, diwajibkan menyiapkan rencana strategis tata kelola penanganan banjir di Kota Cirebon, termasuk data sejumlah drainase yang mengalami sedimentasi. Sehingga ke depan ada kejelasan titik-titik utama yang memerlukan intervensi.
Dia juga berharap pemerintah daerah serius membenahi tata kelola drainase di Kota Cirebon, bukan sekedar konsep dan wacana.
Baca Juga:Ini 5 Komitmen Nyata BRI Dorong Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing UMKMRatusan Rumah dan Dua Mobil Jadi Korban Banjir di Kabupaten Cirebon, BPBD Desak Normalisasi Sungai Cipager
Ditambahkan Andru, pihaknya juga menyoroti anggaran pemeliharaan, perbaikan dan penataan kawasan 30 sungai di Kota Cirebon yang hanya Rp1,3 miliar pada tahun 2024, dan ternyata pada tahun 2025 yang hanya sebesar Rp1,5 miliar.
“Bayangkan kalau anggarannya segitu, masih jauh dari kata ideal. Selanjutnya kami pun akan mengundang bidang lain seperti Bina Marga, dan akan melakukan monitoring meninjau bangunan-bangunan liar di sepadan sungai,” tegasnya.
Senada, Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Anton Octavianto juga menilai bahwa BBWS Cimancis dan DPUTR Kota Cirebon masih kurang serius dalam mengatasi banjir di Kota Cirebon.
Disebutkan Anton, sebagai warga lokal, ia merasakan betul daerah Kalijaga sudah menjadi kawasan langganan banjir sejak dulu, namun sampai saat ini tak kunjung ada perubahan.
“Masih kurang serius, wilayah Kalijaga saja dari dulu sampai sekarang tak ada perubahan, tetap banjir,” ucapnya.
Terutama, Anton menegaskan, kondisi senderan dan jembatan di Perumahan Taman Kalijaga, seberang situs Kalijaga sudah mulai abrasi karena terus menerus terdampak banjir.
“Saya pikir, BBWS tidak ada keseriusan, karena sampai sekarang belum beres-beres. Senderan di Kalijaga Monyet sudah tergerus, itu mau bagaimana, segera disikapi,” tandasnya.