CIREBON – Selalu telatnya pencairan dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Posyandu dan Posbindu menuai sorotan dari Komisi III DPRD Kota Cirebon.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, M Fahmi Mirza Ibrahim mengaku prihatin dan kecewa terhadap Dinas Kesehatan, yang terkesan kurang memperhatikan pelayanan kesehatan di akar rumput.
Ini, terlihat dari selalu telatnya pencairan dana PMT bagi Posyandu dan Posbindu yang ada di Kota Cirebon, padahal, keduanya merupkan pelayanan kesehatan paling mendasar yang didapatkan oleh masyarakat.
Baca Juga:Komitmen Kolaborasi Ditegaskan Pemkot Cirebon dalam Munas APEKSI VII di SurabayaWakil Walikota Dengar Aspirasi Masyarakat di "Ruang Lapor Warga"
“Saya turut prihatin dan kecewa atas permasalahan yang terjadi, terkait pencairan dana PMT. Pemda dalam hal ini Dinkes, harus menyikapi ini dengan serius, yang terjadi saat ini, pencairan dana PMT selalu telat. Itu pertama,” ungkap Fahmi kepada Rakyat Cirebon, Senin (12/05).
Tak hanya sampai di persoalan telatnya pencairan, sebetulnya, lanjut Fahmi, masih banyak hal yang menjadi keluhan para kader posyandu.
Diantaranya, mereka juga mengeluhkan kecilnya nominal dana PMT untuk setiap posyandu, maupun posbindu.
“Yang dikeluhkan oleh masyarakat, kader-kader Posyandu dan Posbindu ini adalah, nominal yang juga kecil. Sudah mah selalu telat, selalu dirapel, nominalnya pun kecil. Itu harusnya diberikan setiap bulan, tapi yang terjadi, turun 3 bulan sekali,” lanjut Fahmi.
Fahmi khawatir, jika tidak ada keseriusan dari Dinas Kesehatan soal PMT ini, maka akan berdampak besar kedepan.
Saat ini, fenomena yang terjadi, para kader masih sanggup untuk menalangi anggatan untuk penyediaan PMT di setiap kegiatan posyandu dan posbindu.
Namun jika dibiarkan terus seperti ini, para kader dikhawatirkan akan menyerah karena tak kunjung mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Baca Juga:Komisi III DPRD Kota Cirebon Sidak Penerapan KRIS di RSD Gunung JatiKomisi II DPRD Kota Cirebon RDP Lanjutan Soal PAM-TGN
“Jangan sampai, yang terjadi di masyarakat sekarang, kader-kader posyandu, bahkan RW, turun tangan untuk menalangi dana PMT. Kalau tidak ada dananya, bagaimana pelayanan dasar kepada masyarakat ini bisa berjalan. Yang terjadi sekarang seperti itu. Jangan sampai ada suudzon, kemana uangnya gak cair-cair, dan akhirnya mereka antipati mengurus program,” jelas Fahmi.
Lebih lanjut, Fahmi pun menjelaskan, bahwa saat ini pemerintah pusat tengah fokus menggalakkan pencegahan stunting dengan berbagai macam cara.