“Permasalahan belum adanya OPD mandiri di Tingkat Provinsi yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran, yang berdampak pada tidak adanya dukungan bantuan keuangan dari provinsi ke Kabupaten/Kota, serta berdampak pada mekanisme kerjasama antar Damkar di daerah,” sebutnya.
Sebagaimana rumusan tugas dan fungsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Indonesia yang terangkum dalam Panca Dharma Damkar, yaitu dalam aspek pencegahan kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan kebakaran akibat B3. Maka penyelenggaraan tusi tersebut tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Dinas Damkar Kabupaten dan Kota kita masing-masing.
Perlu kerja sama dan sinergitas Damkar Kabupaten dan Kota, termasuk juga sinergitas dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
Baca Juga:Fitrah Malik Tekankan Pentingnya Ketepatan Pencairan Dana PMT, Walikota Edo Janji EvaluasiWakil Walikota Cirebon Perkuat Sinergi dengan Kementerian, Bahas Perempuan dan Anak di Kota Cirebon
“Melalui rapat kerja ini, kita berdiskusi, dan membuat rumusan solusi sebagai ikhtiar kita dalam meningkatkan layanan penyelenggaraan sub urusan kebakaran. Salah satu pentingnya adalah melalui percepatan berdirinya Dinas Damkar dan Penyelamatan mandiri di Provinsi Jawa Barat,” paparnya.
Pada rapat kerja kemarin, DPD APKARI Jawa Barat menyerahkan 100 tabung Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR), dari Gubernur Jawa Barat untuk masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan. (sep)