CIREBON,RAKCER.ID – Laporan terbaru Bank Dunia (World Bank) yang menyebutkan bahwa sekitar 60% penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan menimbulkan perdebatan publik.
Angka ini kontras dengan data resmi pemerintah yang menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia berada di kisaran 9,4% per Maret 2024.
Namun, di tengah perbedaan metodologi ini, pemerintah justru menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 6,5% pada 2025.
Simak Ulasan Lengkap Kala World Bank Sebut Kemiskinan RI 60%
Perbedaan Data: World Bank vs. Pemerintah
Baca Juga:Supir Taksi di El Salvador Terima Bitcoin, Kini Jadi Pengusaha OjolBank Terbesar di AS Ini Bakal Izinkan Nasabah Beli Bitcoin
Bank Dunia menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan mengukur kerentanan kemiskinan, yaitu penduduk yang berpenghasilan di bawah $3,65 per hari (standar pendapatan menengah bawah menurut PPP/paritas daya beli).
Jika menggunakan tolok ukur ini, sekitar 60% populasi Indonesia (160 juta orang) masuk dalam kategori rentan miskin atau hampir miskin.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional, yaitu sekitar Rp535.547 per kapita per bulan (Maret 2024).
Dengan patokan ini, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat 25,22 juta orang (9,4%).
Respons Pemerintah dan Target 6,5%
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tantangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia masih besar.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kami memiliki sejumlah program seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan perluasan kartu prakerja untuk mendorong inklusi ekonomi,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan angka kemiskinan bisa turun menjadi 6,5% pada 2025, didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai 5,3-5,6%, serta efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program padat karya.
Tantangan ke Depan
Baca Juga:Produk Investasi Kripto Raup Inflow Rp123 Triliun di 2025Fintech Asal Indonesia Siapkan Dana Rp1,6 Triliun untuk Investasi Bitcoin
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengingatkan bahwa angka kemiskinan bisa lebih tinggi jika inflasi pangan dan energi tidak terkendali.
“Kenaikan harga beras dan elpiji sangat memengaruhi daya beli masyarakat bawah,” katanya.
Selain itu, ketimpangan antarwilayah masih menjadi masalah. Kemiskinan di Papua masih di atas 26%, sementara di Jawa-Bali sudah di bawah 8%.
Optimisme dengan Catatan
World Bank sendiri memuji langkah Indonesia dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, tetapi menyarankan perlunya reformasi struktural, seperti:
- Perluasan akses pekerjaan formal
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Penguatan UMKM melalui digitalisasi