CIREBON, RAKCER.ID – Pihak SMP Negeri 11 Kota Cirebon membantah adanya pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolah mereka, khususnya terkait bantuan yang berasal dari DPR RI. Sekolah hanya berperan memberikan surat keterangan sebagai syarat pencairan dana.
Humas SMP Negeri 11 Cirebon, Eulis Henda, menjelaskan bahwa bantuan PIP yang diterima siswa di sekolahnya berasal dari dua jalur, yakni pemerintah melalui aplikasi Sipintar dan jalur dari anggota DPR.
“Kalau dari pemerintah, prosesnya jelas. Sekolah mengajukan melalui aplikasi Sipintar, lalu pemerintah menyeleksi dan dana langsung ditransfer ke rekening siswa melalui BRI,” ujar Eulis.
Baca Juga:Mahasiswa Institut Teknologi dan Kesehatan Mahardika Cirebon Dapat Suntikan Semangat WirausahaKasus Pelecehan di Kereta Api Menurun, KAI Daop 3 Cirebon Imbau Penumpang Berani Lapor
Ia menambahkan, dana PIP yang berasal dari pemerintah dipastikan tepat sasaran dan sesuai kriteria. Namun, untuk bantuan dari DPR, pihak sekolah tidak mengetahui alur dan data penerimanya.
“Kalau dari dewan, kami tidak tahu datanya dari mana. Proses pencairan pun dilakukan langsung oleh orang tua siswa. Kami hanya memberikan surat keterangan bahwa siswa tersebut memang bersekolah di sini,” jelasnya.
Eulis mengakui sempat melihat adanya penerima dari kalangan yang dinilai tidak layak secara ekonomi. Meski begitu, pihak sekolah berusaha berpikir positif dan menduga bahwa penerima tersebut mungkin memiliki hubungan dengan pihak dewan atau tim tertentu.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya potongan dana, Eulis menegaskan bahwa pihak sekolah tidak tahu-menahu. “Kami tidak terlibat. Semua urusan antara orang tua dan pihak yang memberikan. Kami hanya tahu setelah dana dicairkan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sempat terdengar janji dari pihak dewan bahwa bantuan PIP bisa berlanjut setiap tahun. Namun, ia menekankan bahwa tidak ada ketentuan resmi mengenai durasi bantuan dari jalur tersebut.
Di akhir pernyataannya, Eulis menyampaikan bahwa pihak sekolah telah menerima imbauan agar tidak menerima langsung dana PIP dari dewan. “Sebaiknya diarahkan ke Dinsos atau ke RT/RW, agar tidak ada unsur politis masuk ke lingkungan sekolah,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, dugaan praktik pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kembali mencuat. Kali ini terjadi di SMP Negeri 11 Kota Cirebon.