CIREBON, RAKCER.ID – Konflik mengenai batas wilayah administratif kembali mengemuka di Indonesia, kali ini melibatkan lebih dari satu daerah dengan intensitas yang cukup tinggi.
Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) terlibat dalam perselisihan kepemilikan pulau yang semakin pelik dan belum menemukan titik terang.
Dari ujung barat Aceh hingga timur Indonesia, perselisihan ini menunjukkan bahwa masalah batas wilayah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut identitas, potensi ekonomi, dan harga diri daerah.
Baca Juga:Tak Butuh Apoptosis! Kalajengking Amazon Tawarkan Cara Baru Membunuh KankerMotif Batik Ini Berasal dari Akulturasi Budaya Jawa dan Tionghoa
Aceh vs Sumut: Empat Pulau Jadi Perebutan
Salah satu kasus yang menyedot perhatian publik adalah perselisihan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Empat pulau, yakni Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang, menjadi titik panas baru antara dua provinsi tersebut.
Pemerintah Aceh bersikukuh bahwa keempat pulau itu merupakan bagian dari wilayahnya berdasarkan peta wilayah dan sejarah administrasi. Namun, pihak Sumut juga tak kalah keras mempertahankan klaimnya. Konflik ini pun mencuat ke permukaan dan menarik perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
Trenggalek vs Tulungagung: 13 Pulau Jadi Sumber Persoalan
Sengketa serupa juga terjadi di Jawa Timur, tepatnya antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung. Kali ini, 13 pulau menjadi objek konflik setelah Keputusan Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa pulau-pulau tersebut berada di bawah administrasi Tulungagung.
Pemkab Trenggalek menolak keras keputusan itu. Mereka merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur yang mencantumkan bahwa pulau-pulau itu adalah bagian dari wilayah Trenggalek.
Sekretaris Daerah Trenggalek, Edy Soepriyanto, menyatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat keberatan kepada Kemendagri dan meminta kajian ulang terhadap keputusan tersebut.
Pulau Tujuh, Rebutan Babel dan Kepri
Kepulauan Bangka Belitung (Babel) juga tengah bersitegang dengan Kepulauan Riau (Kepri) terkait kepemilikan Pulau Tujuh.
Sengketa ini bermula dari Keputusan Mendagri Tahun 2022 yang menetapkan Pulau Tujuh sebagai bagian dari Kepri. Keputusan itu ditolak keras oleh Pemprov Babel.
Baca Juga:Mengenal Batik Cirebon : Warisan Leluhur yang Kaya Filosofi dan Diakui DuniaRayakan Ultah ke-598, Cirebon Keluarkan Seruan Berani 'Wajib Batik'!
Gubernur Babel, Hidayat Arsani, bahkan membentuk Tim Khusus Pulau Tujuh untuk memperjuangkan pengembalian pulau tersebut.