Konflik itu memicu kegaduhan di masyarakat dan bahkan sempat berujung pada intervensi pemerintah pusat.
Kasus tersebut menjadi pembelajaran penting agar tidak terjadi kesalahan serupa dalam kasus Trenggalek-Tulungagung. Apalagi, konflik semacam ini bisa mengganggu stabilitas sosial dan pembangunan wilayah.
Polemik 13 pulau antara Trenggalek dan Tulungagung adalah cerminan nyata bahwa penyusunan batas wilayah di Indonesia masih menyimpan celah yang rawan menimbulkan konflik.
Baca Juga:Tak Butuh Apoptosis! Kalajengking Amazon Tawarkan Cara Baru Membunuh KankerMotif Batik Ini Berasal dari Akulturasi Budaya Jawa dan Tionghoa
Ketidaksesuaian antara RTRW daerah dan keputusan pusat menjadi pemicu utama yang harus segera diurai secara adil dan transparan.
Sikap Kemendagri yang memilih langkah hati-hati patut diapresiasi, sebab persoalan wilayah bukan semata soal garis di peta, tapi juga menyangkut identitas dan hak masyarakat di dalamnya.
Kini, masyarakat hanya bisa berharap agar konflik ini segera menemukan jalan damai yang tidak meninggalkan luka politik di daerah.