“Kontrak-kontrak itu disusun dengan tunduk pada hukum privat internasional, sehingga ketika ada sengketa, penyelesaiannya harus lewat arbitrase internasional. Ini jelas bertentangan dengan Konvensi Aarhus yang menjamin hak publik atas informasi lingkungan,” tegas Ni.
Ia juga mengkritik proyek transisi energi seperti investasi energi hidrogen oleh negara-negara Eropa di wilayah Kaspia. “Itu energi hijau untuk Eropa, bukan untuk kami. Kami yang akan menghadapi limbah dan pencemaran airnya,” katanya.
Meski gugatan tersebut ditolak pengadilan dengan alasan tidak memiliki dasar hukum yang cukup, Ni bertekad akan membawa perkara ini ke ranah hukum internasional jika upaya bandingnya gagal.
Baca Juga:6 Dekorasi Simpel Tapi Estetik untuk Bikin Kamar Kos Jadi Lebih NyamanCat Kayu Anti Air untuk Eksterior, 5 Rahasia Kayu Tahan Cuaca dan Tetap Estetik!
Sementara itu, Kozybakov tetap aktif menggerakkan komunitas lokal di Aktau bersama kelompok masyarakat sipil, warga, dan pemerintah daerah. Ia juga terlibat dalam berbagai kampanye nasional untuk menyuarakan krisis Laut Kaspia.
“Kami ingin menunjukkan bahwa ini bukan hanya urusan ekolog, tapi juga masyarakat umum. Warga Aktau peduli terhadap masa depan kota mereka dan generasi berikutnya,” tegasnya.
Sebagai salah satu jalur strategis dunia dalam proyek Koridor Tengah dari China ke Eropa serta wilayah kaya migas, nasib Laut Kaspia menjadi ujian besar bagi keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di Asia Tengah.