CIREBON,RAKCER.ID – Penataan kawasan Batik Trusmi di Kabupaten Cirebon memicu gelombang protes dari para pedagang kaki lima (PKL).
Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mulai menertibkan kawasan ini dianggap memberatkan dan mengancam mata pencaharian para pelaku usaha kecil.
Penertiban dimulai dengan membersihkan area pintu masuk Trusmi dari PKL dan parkir liar.
Baca Juga:Transformasi Sentra Batik di Kawasan Trusmi Jadi Magnet Wisata Baru Cirebon
Simak Ulasan Lengkap Tentang PKL Teriakkan Nasib di Tengah Gempuran Penataan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara langsung meninjau proses tersebut dan menyatakan bahwa kawasan Trusmi harus ditata agar menjadi destinasi wisata budaya kelas nasional.
Ia menekankan pentingnya ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan untuk menarik wisatawan.
Namun, langkah itu tidak serta merta disambut baik oleh para PKL. Sejumlah pedagang menyuarakan ketidaksetujuan mereka.
Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan belum mendapatkan solusi tempat relokasi yang layak. “Kami bukan menolak Trusmi ditata, tapi kami juga ingin tetap bisa berjualan. Ini sumber hidup kami,” ujar Siti, seorang pedagang aksesoris batik.
Situasi ini membuat suasana di Trusmi memanas. Sejumlah PKL bahkan sempat melakukan aksi simbolik dengan membentangkan spanduk protes dan meminta audiensi langsung dengan pejabat terkait.
Mereka berharap ada komunikasi terbuka dan solusi konkret, bukan hanya penertiban sepihak.
Menanggapi protes tersebut, Pemkab Cirebon menjelaskan bahwa penataan dilakukan demi kepentingan jangka panjang.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menyebut bahwa zona khusus untuk PKL sedang disiapkan agar mereka tetap dapat berjualan dalam lingkungan yang lebih tertib dan aman. “Kami tidak ingin menggusur, tapi mengatur,” katanya.
Baca Juga:U.S Secret Service Amankan US$400 Juta Aset Crypto Selama 1 Dekade TerakhirCZ Ungkap Menyesal Telat Masuk ke Dunia Crypto
Dilema penataan Trusmi menggambarkan tantangan klasik dalam pembangunan: bagaimana menyeimbangkan kepentingan estetika dan kenyamanan wisata dengan nasib pelaku ekonomi kecil.
Bila tidak dikelola secara adil dan manusiawi, potensi konflik bisa membesar dan justru mencoreng wajah kawasan yang ingin ditata.
Saat ini, harapan masih terbuka. Dialog antara pemerintah dan PKL terus diupayakan agar transformasi Trusmi tidak menjadi cerita tentang penggusuran, melainkan kolaborasi menuju kemajuan bersama. (*)